Sekolah Rakyat dan Layanan Sosial Jadi Alasan DPRD Samarinda Minta Anggaran Dinsos Ditambah
Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong peningkatan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2027 agar berbagai program perlindungan sosial, termasuk pengembangan Sekolah Rakyat, dapat berjalan lebih optimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang mengevaluasi progres kegiatan tahun 2026 sekaligus membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Menurutnya, kebutuhan masyarakat di sektor sosial memerlukan dukungan anggaran yang lebih kuat.
“Yang kami bahas itu perubahan APBD 2026 dan rencana kerja 2027. Kami melihat progres anggaran, mulai pembangunan fisik sampai keuangan, biaya rutin, dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Selain mengevaluasi realisasi anggaran, Komisi IV juga menerima laporan mengenai perkembangan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda. Sri Puji menyebut kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli di kawasan Palaran.
“Tanggal 30 Juli nanti akan ada MPLS untuk Sekolah Rakyat di Palaran. Ada sekitar 270-an murid baru yang akan bergabung dengan murid-murid yang lama,” katanya.
Menurut Sri Puji, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang perlu mendapat perhatian karena memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, dukungan anggaran terhadap Dinas Sosial dinilai penting agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara maksimal.
Ia juga berharap pada penyusunan APBD Tahun 2027 tidak kembali terjadi pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Menurutnya, kebutuhan di bidang sosial justru terus meningkat sehingga memerlukan ruang fiskal yang memadai.
“Harapannya anggaran ditambah, mudah-mudahan tidak ada efisiensi kembali. Dulu usulan sekitar Rp23 miliar akhirnya menjadi Rp17 miliar. Kami ingin kebutuhan masyarakat, terutama bantuan sosial dan layanan dasar, bisa terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Komisi IV menilai penambahan anggaran tidak hanya diperlukan untuk memperkuat bantuan sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat semakin optimal.
Sri Puji berharap pembahasan APBD Tahun 2027 memberikan perhatian lebih terhadap sektor sosial sehingga program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga Kota Samarinda. (Adv/Sal)
