Guru PAUD dan Kader Jadi Perhatian, DPRD Samarinda Minta Dukungan Anggaran Ditingkatkan
Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga bergantung pada kualitas tenaga pendidik dan para kader yang menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat. Karena itu, peningkatan anggaran untuk pembinaan guru PAUD serta kesejahteraan kader dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang memasukkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari pendidikan wajib merupakan langkah yang tepat untuk membentuk karakter anak sejak dini.
“13 tahun wajib belajar ini memang seharusnya wajib dari dulu. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini supaya ketika masuk SD mereka sudah siap bersosialisasi, mandiri, dan memiliki kesiapan psikologis yang baik,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, tantangan di Kota Samarinda adalah sebagian besar lembaga PAUD masih dikelola pihak swasta. Dari lebih dari 250 PAUD yang ada, hanya sekitar 15 yang berstatus negeri. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan lembaga swasta, termasuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan para guru.
“Kalau kita menyiapkan SDM, tetapi kualitas tenaga pendidiknya tidak diperhatikan, bagaimana hasilnya? Karena itu anggaran untuk PAUD harus diperbesar, bukan hanya fokus di jenjang SMP,” katanya.
Selain tenaga pendidik, Sri Puji juga menyoroti peran kader Posyandu yang kini memikul tanggung jawab lebih besar setelah diterapkannya Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Menurutnya, cakupan pelayanan yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan insentif agar para kader tetap termotivasi.
“Programnya sekarang semakin banyak. Posyandu melayani balita, ibu hamil, remaja, lansia, sampai anak sekolah. Kalau yang diurus semakin banyak tetapi insentifnya tetap sedikit, rasanya kurang manusiawi. Kami mengusulkan agar insentif kader bisa ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Sri Puji menjelaskan, sebagian kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) memang telah memperoleh dukungan insentif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, masih banyak kader lain yang hanya menerima insentif dalam jumlah terbatas meski beban kerjanya terus bertambah.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar ruang untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia semakin besar. Menurutnya, investasi pada guru PAUD dan kader masyarakat merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, berkarakter, dan berkualitas sejak usia dini. (Adv/Sal)
