Usulan Warga Jadi Dasar Pokir DPRD Samarinda, Prioritas Disesuaikan Kemampuan Anggaran
Gemanusantara.com – DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) yang diajukan tetap merujuk pada aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
Namun, dalam pelaksanaannya, usulan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebutkan bahwa setiap anggota dewan diberi ruang untuk mengusulkan program, tetapi tetap dalam batas yang terukur.
“Pada dasarnya tidak ada pembatasan yang kaku, tapi kami menerapkan skala prioritas. Biasanya usulan itu berkisar sampai sekitar sepuluh per anggota,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pengaturan tersebut dilakukan agar program yang diusulkan tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga realistis untuk direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Kalau semua dimasukkan tanpa perhitungan, tentu akan sulit terealisasi. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.
Menurut Samri, pokir yang diajukan bukanlah hasil perencanaan sepihak, melainkan murni berasal dari kebutuhan masyarakat yang disampaikan secara langsung saat reses.
“Ini hasil serapan dari masyarakat. Tugas kami di DPRD adalah mengawal agar usulan itu bisa masuk dalam program pemerintah,” tegasnya.
Ia pun berharap agar setiap aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata.
“Harapan kami tentu semua bisa terealisasi, atau setidaknya sebagian besar. Jangan sampai hanya jadi catatan tanpa tindak lanjut,” tutupnya. (Nit)
