Ratusan LPJU di Anggana Bermasalah, DPRD Kukar Dorong Pemanfaatan Pajak Listrik untuk Perbaikan

Gemanusantara.com – Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Herry Asdar, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan dari pajak penggunaan listrik untuk mendukung perbaikan fasilitas penerangan jalan umum. Dorongan tersebut disampaikan menyusul laporan sekitar 400 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kecamatan Anggana yang mengalami berbagai persoalan.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kukar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Herry menilai keberadaan LPJU merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Penerangan jalan yang memadai dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari.
Menurutnya, masyarakat selama ini turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak penggunaan listrik. Karena itu, manfaat penerimaan tersebut diharapkan dapat dirasakan kembali melalui penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum.
“Selama ini ada pajak penggunaan listrik sebesar 10 persen yang masuk sebagai penerimaan pemerintah daerah. Tentu kita berharap manfaatnya juga kembali kepada masyarakat, termasuk melalui penerangan jalan,” ujar Herry.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk memperbaiki ratusan LPJU di Anggana belum dapat ditentukan secara pasti.
Hal tersebut disebabkan kondisi kerusakan pada setiap titik penerangan berbeda-beda. Sebagian lampu dilaporkan tidak menyala, sedangkan titik lainnya diduga mengalami gangguan pada komponen maupun kehilangan perlengkapan tertentu.
Perbedaan jenis kerusakan tersebut membuat kebutuhan biaya penanganan tidak dapat disamaratakan. Pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Herry menegaskan pendataan teknis menjadi langkah awal yang penting agar penyusunan anggaran perbaikan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan.
Laporan awal mengenai kondisi LPJU diketahui berasal dari pemerintah kecamatan dan perwakilan desa. Selanjutnya, data tersebut perlu diverifikasi oleh petugas teknis dari instansi terkait.
Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi titik penerangan yang cukup ditangani dengan penggantian komponen serta fasilitas yang membutuhkan pekerjaan perbaikan lebih besar.
Selain menentukan kebutuhan biaya, hasil pendataan juga diperlukan sebagai dasar penyusunan skala prioritas penanganan.
Pasalnya, Dinas Perhubungan Kukar memiliki tanggung jawab pemeliharaan LPJU di berbagai kecamatan, baik wilayah daratan maupun pesisir.
Dengan cakupan pelayanan yang luas, Herry mengingatkan pentingnya pengalokasian anggaran secara terukur agar fasilitas yang membutuhkan penanganan mendesak dapat memperoleh perhatian.
Selain kerusakan pada lampu yang sudah terpasang, DPRD Kukar juga menerima aspirasi mengenai kebutuhan penambahan LPJU pada sejumlah ruas jalan di Kecamatan Anggana.
Namun, jumlah titik penerangan baru yang dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027 masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kukar yang meliputi Kecamatan Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu, Herry berharap persoalan penerangan jalan dapat ditangani melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah kecamatan, desa, dan instansi teknis.
Ia menilai penyelarasan data menjadi langkah penting agar kebutuhan perbaikan dapat segera dihitung dan dimasukkan dalam prioritas penanganan sesuai kemampuan anggaran daerah.
DPRD Kukar berharap tindak lanjut hasil RDP dapat mempercepat penanganan LPJU bermasalah sekaligus mendorong pemerataan fasilitas penerangan jalan, sehingga manfaat pelayanan publik semakin dirasakan masyarakat.
(Adv/Rir)