KUKAR

Ahmad Yani Minta PLN Sampaikan Laporan Resmi Gangguan Listrik di Kukar

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendesak PLN memberikan kepastian mengenai penanganan gangguan pasokan listrik yang masih dikeluhkan masyarakat. Kejelasan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah kebijakan berdasarkan informasi resmi dan kondisi teknis yang dihadapi penyedia layanan.

Permintaan itu disampaikan Ahmad Yani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama PLN dan pihak terkait yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).

Ahmad Yani menilai persoalan kelistrikan membutuhkan penanganan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, DPRD meminta PLN menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai berbagai kendala yang memengaruhi pasokan listrik di Kukar.

Menurutnya, laporan resmi diperlukan agar DPRD memiliki dasar yang jelas dalam melakukan pengawasan sekaligus mempertimbangkan langkah yang dapat ditempuh melalui kebijakan daerah.

“Kami meminta agar seluruh penjelasan dan jawaban disampaikan secara tertulis kepada DPRD. Dokumen itu nantinya akan menjadi bahan bagi kami dalam menentukan langkah kebijakan sesuai kewenangan daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, persoalan gangguan listrik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kendala teknis yang menjadi urusan penyedia layanan.

Pasalnya, ketersediaan listrik berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk aktivitas rumah tangga, kegiatan ekonomi, serta pelayanan publik yang memerlukan pasokan energi secara berkelanjutan.

Apabila gangguan terjadi berulang, berbagai aktivitas masyarakat berpotensi terganggu. Kondisi tersebut menjadi alasan DPRD Kukar meminta penanganan dilakukan secara serius dan terkoordinasi.

Dalam pembahasan RDP, pihak PLN menjelaskan terdapat empat persoalan yang memengaruhi keandalan pasokan listrik.

Gangguan tersebut tidak hanya berdampak terhadap wilayah Kukar, tetapi juga dirasakan di sejumlah daerah lain di Kalimantan yang terhubung dengan sistem kelistrikan terkait.

PLN menyampaikan bahwa penanganan berbagai gangguan tersebut diperkirakan berlangsung secara bertahap hingga akhir November dan Desember 2026.

Menanggapi penjelasan tersebut, Ahmad Yani menekankan pentingnya kepastian tindak lanjut agar masyarakat memperoleh gambaran mengenai perkembangan penanganan dan perkiraan pemulihan pelayanan listrik.

Ia menilai penyampaian informasi yang jelas akan membantu pemerintah daerah memahami persoalan yang terjadi sekaligus menentukan bentuk koordinasi yang diperlukan.

Selain itu, laporan tertulis dari PLN diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan kelistrikan di Kukar.

Ahmad Yani juga mendorong penguatan komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan PLN agar penyelesaian gangguan dapat berjalan lebih terarah.

Menurutnya, setiap persoalan yang telah dibahas melalui forum RDP perlu memperoleh tindak lanjut nyata sehingga pertemuan tidak hanya menghasilkan penjelasan tanpa kepastian penyelesaian.

Melalui koordinasi dan keterbukaan informasi tersebut, DPRD Kukar berharap proses pemulihan listrik dapat berlangsung sesuai tahapan yang direncanakan, sekaligus mengurangi dampak gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button