Tongkang Ancam Keselamatan Warga Batuq, DPRD Kukar Dorong Pengaturan Pelayaran

Gemanusantara.com – Aktivitas kapal tongkang yang melintasi perairan Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian serius DPRD. Risiko terhadap keselamatan masyarakat dan kegiatan usaha di sekitar sungai mendorong perlunya pengaturan layanan pemanduan serta penundaan kapal.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyoroti persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu membahas upaya meningkatkan keselamatan pelayaran melalui penyediaan layanan pemanduan kapal di kawasan perairan Desa Batuq.
Menurut Ahmad Yani, aktivitas tongkang yang melintas tanpa layanan pemanduan dan penundaan berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat. Terlebih, kawasan tersebut memiliki aktivitas warga dan usaha yang berada di sekitar aliran sungai.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan desa yang telah mengalami longsor. Selain itu, pernah terjadi insiden kapal yang menabrak usaha perikanan milik masyarakat setempat.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengaturan lalu lintas kapal agar aktivitas pelayaran tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada kawasan perairan.
Sebagai langkah penyelesaian, DPRD Kukar mendorong penerapan skema pemanduan luar biasa. Mekanisme tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mengatur pergerakan kapal di kawasan yang belum menerapkan sistem wajib pandu seperti sejumlah titik lainnya di Sungai Mahakam.
Ahmad Yani menilai skema tersebut perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, mulai dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), badan usaha pelabuhan, hingga masyarakat Desa Batuq.
Dari sisi administrasi, pembahasan rencana layanan pemanduan disebut telah memasuki tahapan akhir. KSOP telah menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan dan saat ini masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait persyaratan serta mekanisme kerja sama yang harus dipenuhi.
Selain aspek keselamatan, pengaturan layanan pemanduan juga diharapkan membuka peluang manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sebelumnya, DPRD Kukar telah membahas kemungkinan keterlibatan badan usaha milik desa (BUMDes) maupun badan usaha milik daerah (BUMD) dalam kerja sama dengan badan usaha pelabuhan.
Kerja sama tersebut dinilai perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan layanan dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan peluang kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kami berharap pembahasan ini segera menghasilkan penyelesaian yang tepat. Keselamatan pelayaran harus terjaga, aktivitas kapal tetap berjalan lancar, dan masyarakat di sekitar perairan juga memperoleh manfaat,” ujar Ahmad Yani.
Ia berharap proses perizinan dan kesepakatan kerja sama dapat segera diselesaikan sehingga layanan pemanduan dan penundaan kapal di Desa Batuq memiliki kepastian pelaksanaan.
Dengan pengaturan yang lebih baik, DPRD Kukar berharap risiko kecelakaan maupun kerugian masyarakat akibat aktivitas tongkang dapat ditekan, tanpa menghambat kelancaran transportasi dan kegiatan usaha di perairan tersebut.
(Adv/Rir)