DPRD Kukar Kritik Keterlambatan Insentif Guru Non-ASN yang Terus Berulang

Gemanusantara.com – Persoalan keterlambatan pembayaran insentif guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD. Meski anggaran telah tersedia, proses pencairan hak tenaga pendidik masih terhambat persoalan administrasi yang dinilai terus berulang dari tahun ke tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, menyoroti kondisi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar serta sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Menurut Andi Faisal, keterlambatan pembayaran insentif seharusnya dapat diantisipasi melalui sistem pendataan dan pemberkasan yang lebih tertib. Terlebih, persoalan serupa bukan pertama kali terjadi sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme pencairan.
“Persoalan keterlambatan insentif ini hampir setiap tahun muncul. Kami ingin mengetahui secara jelas apa yang menjadi hambatan sehingga hak para guru belum juga dibayarkan,” ujar Andi Faisal.
Berdasarkan hasil pembahasan, anggaran pembayaran insentif sebenarnya telah dialokasikan. Bahkan, surat keputusan penerima juga sudah diterbitkan. Namun, proses pencairan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena masih terdapat dokumen administrasi yang harus dilengkapi.
Kendala pemberkasan terutama terjadi pada guru jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sementara itu, proses administrasi untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD) dilaporkan telah selesai.
Akibat persoalan tersebut, pembayaran insentif periode Juli hingga September 2026 masih tertunda. Kondisi ini mendorong Komisi IV DPRD Kukar meminta Disdikbud segera mempercepat penyelesaian dokumen agar pencairan dapat dilakukan pada pekan berikutnya.
Andi Faisal juga menegaskan, guru yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi seharusnya tidak perlu menunggu penyelesaian pemberkasan penerima lainnya. Menurutnya, pembayaran dapat diprioritaskan kepada penerima yang dokumennya sudah dinyatakan lengkap.
“Kalau masih ada berkas yang belum selesai, kami meminta agar guru yang persyaratannya sudah lengkap tetap diproses pembayarannya. Jangan sampai semuanya ikut tertunda,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menyampaikan bahwa pihaknya masih berupaya menuntaskan proses administrasi yang menjadi kendala pencairan insentif.
“Prosesnya masih terus berjalan. Kami berharap seluruh administrasi bisa segera diselesaikan agar pembayaran dapat dilakukan secepatnya,” jelas Pujianto.
Selain membahas insentif guru non-ASN, RDP tersebut turut menyoroti pembayaran insentif guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Persoalan ini memerlukan penyesuaian regulasi untuk memastikan pembayaran tidak menimbulkan penerimaan tunjangan ganda.
Komisi IV DPRD Kukar meminta pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan, verifikasi dokumen, hingga penjadwalan pembayaran insentif. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Andi Faisal berharap Disdikbud Kukar dapat memberikan kepastian pencairan sekaligus meningkatkan ketertiban administrasi. Dengan demikian, para tenaga pendidik dapat menerima haknya tepat waktu tanpa terus menghadapi keterlambatan akibat persoalan pemberkasan.
(Adv/Rir)