Ketua DPRD Kaltim Minta KSOP Buka Akses bagi Perusda untuk Perkuat Pengelolaan STS

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memberikan ruang bagi Perusahaan Daerah (Perusda) untuk turut terlibat dalam pengelolaan Ship to Ship (STS) di beberapa wilayah strategis Kaltim. Ia menilai keterlibatan Perusda menjadi langkah penting untuk memastikan sektor ini dapat memberikan pemasukan yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat dengar pendapat yang membahas pemanfaatan alur sungai dan potensi pendapatan daerah. Dalam forum tersebut, Hasanuddin menilai potensi STS belum tergarap optimal karena seluruh pengelolaan masih berada di luar kendali daerah.

Wilayah yang paling disorot adalah kawasan STS Muara Berau dan Muara Jawa. Kedua lokasi itu merupakan jalur utama aktivitas bongkar muat kapal besar, namun hingga kini tidak memberikan kontribusi fiskal yang signifikan bagi daerah.

Hasanuddin menyebutkan bahwa pelibatan Perusda dapat membuka peluang kerja sama baru, termasuk kemungkinan kemitraan operasional dengan sektor kepelabuhanan. “Kalau Perusda diberi akses, pengelolaan bisa lebih jelas, lebih terukur, dan lebih memberikan manfaat ke keuangan daerah,” katanya dalam kutipan lanjutan.

Menurutnya, penguatan peran daerah dalam pengelolaan STS juga sejalan dengan agenda pemerataan manfaat sumber daya kelautan. Ia menekankan bahwa daerah yang menanggung risiko lingkungan dan keselamatan pelayaran juga seharusnya memperoleh nilai ekonomi dari aktivitas tersebut.

DPRD Kaltim, lanjutnya, berkomitmen mengawal sektor maritim dan sungai sebagai sumber pendapatan baru bagi Kaltim. Dengan koordinasi yang baik antara KSOP, Perusda, dan pemerintah daerah, aktivitas STS diyakini dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan PAD.

Ia berharap langkah-langkah tindak lanjut dapat segera disiapkan agar pengelolaan STS di Kaltim menghadirkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.