DPRD Kaltim Dorong Perusda Ambil Alih Pengelolaan Pemanduan Kapal di Bawah Jembatan

Gemanusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menegaskan perlunya optimalisasi pemanfaatan alur sungai sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang secara khusus membahas potensi pendapatan dari aktivitas pemanduan kapal di bawah sejumlah jembatan yang tersebar di Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya 10 jembatan yang selama ini menjadi jalur perlintasan kapal berukuran besar di Kaltim. Meski memiliki potensi besar, sebagian besar pemanduan kapal masih dikelola oleh pihak swasta atau organisasi masyarakat.

Ia menilai pengelolaan tersebut seharusnya menjadi kewenangan Perusahaan Daerah (Perusda). Dengan peralihan itu, pemerintah dapat menjalin kerja sama yang lebih terstruktur melalui operator resmi seperti Pelindo, sehingga kontribusi pendapatan bisa langsung masuk ke kas daerah.

“Kalau semua jalur yang dilalui kapal besar ini dikelola lewat mekanisme resmi, saya yakin pemasukan PAD akan jauh lebih optimal. Jangan sampai aset daerah justru dimanfaatkan pihak lain tanpa kontribusi yang jelas,” ujarnya dalam kutipan tambahan.

Jembatan Mahakam disebut sebagai satu-satunya jembatan yang saat ini berada di bawah pengelolaan pemerintah, meski hanya menangani 5 hingga 7 kapal. Sementara sembilan jembatan lain yang juga memiliki potensi serupa masih dikelola pihak luar tanpa pola PAD yang pasti.

Potensi pendapatan dari alur sungai dinilai sangat besar, terutama pada jembatan Mahkota II, Mahakam, Mahulu, Kukar, Martadipura, Sanga-Sanga, Kutai Lama, Cerocok, serta area tikungan GP yang rawan insiden kapal. Aktivitas pemanduan kapal di lokasi-lokasi ini dinilai bisa menjadi sumber PAD yang signifikan.

Hasanuddin berharap pemanfaatan alur sungai dapat dikelola secara profesional oleh Perusda, agar investasi APBD dalam pembangunan jembatan mampu memberikan nilai balik kepada daerah.