Usai Polemik Sewa Mobil Jabatan, Andi Harun Pilih Gunakan Kendaraan Pribadi
Gemanusantara.com – Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan tidak akan kembali menggunakan kendaraan sewaan sebagai kendaraan jabatan. Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda merampungkan evaluasi penyewaan kendaraan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Andi Harun menyampaikan keputusan tersebut bersamaan dengan penjelasan hasil evaluasi penyewaan kendaraan jabatan. Ia memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari munculnya persoalan serupa pada masa mendatang.
“Saya tidak akan menyewa. Saya memilih untuk memakai kendaraan pribadi. Kalau teman-teman melihat saya memakai kendaraan, berarti itu bukan kendaraan dari Pemerintah Kota,” tuturnya, Senin (21/9/2026).
Saat ini, Andi Harun menyebut masih terdapat kendaraan sedan peninggalan wali kota sebelumnya serta kendaraan jenis double cabin yang digunakan untuk kebutuhan kunjungan lapangan. Di luar dua kendaraan tersebut, kendaraan lain yang digunakannya dipastikan merupakan milik pribadi.
Keputusan itu disampaikan setelah proses evaluasi penyewaan kendaraan jabatan dinyatakan selesai. Pemkot sebelumnya berkoordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Kejaksaan Negeri Samarinda.
“Seluruh rangkaian proses evaluasi terhadap sewa kendaraan jabatan yang pernah membuat kegaduhan di ruang publik, prosesnya di Pemerintah Kota telah kami rampungkan,” ujar Andi Harun.
Dari pembayaran penyewaan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp5,3 miliar, penyedia jasa telah mengembalikan sekitar Rp4,4 miliar. Dana tersebut dikembalikan ke kas daerah maupun rekening pajak setelah nilai sewa dihitung kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pihak perusahaan yang melakukan penyewaan kendaraan jabatan tersebut telah membayarkan kembali sekitar Rp4,4 miliar, baik kepada kas daerah maupun rekening pajak,” jelasnya.
Andi Harun juga mengakui terdapat kesalahan dalam proses penyewaan tersebut. Menurutnya, langkah koreksi perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah setelah persoalan itu mendapat perhatian masyarakat.
“Kami minta maaf atas apa yang pernah terjadi dan kami akui sebagai sebuah kesalahan. Yang paling penting setelah melakukan kesalahan, kita mau berani melakukan koreksi,” tegasnya.
Dengan selesainya evaluasi dan pengembalian sebagian besar pembayaran, Pemkot Samarinda menyatakan proses koreksi di tingkat pemerintah daerah telah dirampungkan. Sementara keputusan tidak lagi menggunakan kendaraan sewaan menjadi langkah yang dipilih Andi Harun setelah polemik tersebut. (sal)
