Seribu Kendaraan Terdeteksi Isi Pertalite Berulang, Pemkot Samarinda Kaji Pembatasan
Gemanusantara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menemukan sekitar 1.000 kendaraan tercatat melakukan pengisian Pertalite secara berulang di tengah persoalan antrean panjang pada sejumlah SPBU. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah mengevaluasi pola distribusi BBM bersubsidi di Kota Samarinda.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan evaluasi tidak hanya menyasar panjangnya antrean, tetapi juga pola kendaraan yang melakukan pengisian lebih dari sekali.
Pemkot bahkan menemukan indikasi kendaraan melakukan pengisian di satu SPBU kemudian berpindah ke SPBU lain dengan mengganti pelat nomor. Temuan tersebut akan dibahas bersama Pertamina, Hiswana Migas, pengelola SPBU, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta perangkat daerah terkait.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membatasi frekuensi pengisian bagi kendaraan dengan aktivitas yang tidak terlalu tinggi. “Kita juga akan kaji apakah bisa diatur, misalnya dua hari sekali baru mengisi bagi yang kegiatannya tidak terlalu banyak. Tapi untuk sopir atau ojol, tentu harus fleksibel melihat situasinya,” jelas Marnabas, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, kebijakan nantinya tidak dapat diberlakukan secara seragam karena kebutuhan BBM setiap kelompok pengguna berbeda. Pengemudi taksi online maupun ojek online, misalnya, memiliki mobilitas lebih tinggi sehingga membutuhkan pertimbangan tersendiri.
Saat ini terdapat enam SPBU yang menjadi perhatian akibat antrean panjang, yakni SPBU Kesuma Bangsa, Pangeran Diponegoro, Juanda, Wahid Hasyim 2, A.W. Syahrani dan Urip Sumoharjo.
“Antrean banyak di beberapa SPBU. Kalau saya catat ada enam. Makanya tentu kita mau atur, bagaimana caranya antrean ini bisa lebih tertib,” ujarnya.
Selain pembatasan frekuensi, Pemkot mengkaji penerapan sistem kupon yang dipadukan dengan barcode. Pengendara nantinya dapat memperoleh nomor serta jadwal pengisian sehingga tidak harus terus berada dalam antrean di SPBU.
“Misalnya kapasitas SPBU hanya 10 kendaraan, yang antre kita kasih kupon. Misalnya jam 8, nanti jam 9 datang, kita jamin dapat. Jadi orang yang antre itu punya kepastian,” katanya.
Alternatif lain yang turut dikaji meliputi sistem ganjil-genap hingga perpanjangan waktu pelayanan pengisian. Marnabas menargetkan pilihan skema tersebut dapat dirumuskan pekan ini untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota Samarinda.
“Target minggu ini harus kelar. Hari Kamis harus saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, beberapa alternatif apakah plan A, B atau C,” tegasnya.
Pengaturan nantinya diprioritaskan pada SPBU dengan tingkat antrean tinggi, sementara SPBU yang masih beroperasi tanpa antrean berlebihan tidak langsung dikenakan skema serupa. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pola distribusi Pertalite yang lebih tertib sekaligus mengurangi praktik pengisian berulang yang ikut membebani antrean. (sal)
