KUKAR

Pansus IV DPRD Kukar Soroti Pentingnya CSR untuk Memperluas Program Kepemudaan

Rapat koordinasi dan sinkronisasi revisi Perda Nomor 11 Tahun 2024 di Ruang Rapat Banmus, DPRD Kukar

Gemanusantara.com – Pengembangan potensi generasi muda di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha. DPRD Kukar mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperluas kesempatan pemberdayaan pemuda, khususnya di bidang ekonomi kreatif.

Dorongan tersebut menjadi salah satu pembahasan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kukar dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Selasa (3/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, bersama anggota pansus Sopan Sopian, Sri Mulyani, Syarifuddin, dan Hamdiah. Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar.

Desman menilai program kepemudaan tidak cukup hanya berorientasi pada kegiatan organisasi. Pengembangan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan ekonomi generasi muda juga perlu memperoleh perhatian dalam penyempurnaan regulasi daerah.

Karena itu, keterlibatan perusahaan melalui program CSR menjadi salah satu peluang yang dibahas untuk memperluas dukungan terhadap kegiatan kepemudaan di luar pembiayaan pemerintah daerah.

“Dukungan anggaran dan partisipasi perusahaan melalui CSR diperlukan agar fasilitas kepemudaan, pengembangan ekonomi kreatif, serta kesempatan bagi pemuda untuk meningkatkan potensinya bisa semakin luas,” ujar Desman.

Menurutnya, penguatan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan perlu dibarengi dengan kebijakan yang mampu mengarahkan pelaksanaan program secara lebih efektif.

Selain membahas keterlibatan dunia usaha, Pansus IV juga menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas antar-OPD. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah pelaksanaan program kepemudaan yang saling tumpang tindih.

Desman menjelaskan, revisi Perda Nomor 11 Tahun 2024 diharapkan mampu memperjelas tanggung jawab setiap perangkat daerah sehingga program yang dilaksanakan dapat saling melengkapi.

“Melalui revisi perda ini, kami ingin memastikan setiap OPD memiliki peran yang jelas. Dengan begitu, program kepemudaan dapat berjalan lebih terarah, saling mendukung, dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, kebutuhan fasilitas kepemudaan dan dukungan anggaran juga menjadi bagian penting dari pembahasan. Kedua aspek itu dinilai berkaitan dengan keberlanjutan program pengembangan potensi generasi muda di Kukar.

Pansus IV turut menempatkan pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai salah satu perhatian dalam penyempurnaan regulasi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pemuda untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mengembangkan kegiatan usaha.

Melalui sinkronisasi bersama OPD, Forum TJSL, dan organisasi kepemudaan, DPRD Kukar berupaya merumuskan pengaturan yang lebih menyeluruh agar dukungan pemerintah dan dunia usaha dapat diarahkan sesuai kebutuhan pemuda.

Desman berharap revisi Perda Nomor 11 Tahun 2024 nantinya mampu menjadi landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan program kepemudaan, baik dari sisi koordinasi kelembagaan, dukungan fasilitas, maupun peluang kerja sama dengan perusahaan.

Dengan adanya regulasi yang lebih terarah, pengembangan potensi pemuda Kukar diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas serta kemandirian generasi muda.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button