KUKAR

Jalan Umum Terancam Rusak Akibat Angkutan ODOL, DPRD Kukar Desak Pengawasan Diperketat

Ilustrasi

Gemanusantara.com – Aktivitas kendaraan pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan dimensi serta muatan berlebih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dinilai perlu diperketat untuk mencegah kerusakan infrastruktur jalan yang digunakan masyarakat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat konsultasi dan koordinasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Dishub Kaltim beberapa hari lalu.

Rahmat menyoroti masih perlunya pengawasan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL), khususnya yang digunakan untuk mengangkut komoditas perkebunan maupun hasil pertambangan.

Menurutnya, aktivitas kendaraan dengan beban yang tidak sesuai ketentuan dapat memberikan tekanan berlebihan terhadap infrastruktur jalan.

Kondisi tersebut berpotensi mempercepat kerusakan jalan umum, terutama apabila kendaraan melintas pada ruas yang tidak dirancang untuk menanggung beban sebesar itu.

Rahmat menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah transportasi semata, karena dampaknya juga berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan keselamatan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa jalan umum digunakan oleh berbagai jenis kendaraan sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan kapasitas dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas kendaraan angkutan barang, terutama yang beroperasi dengan dimensi maupun muatan melebihi batas yang ditetapkan.

Rahmat juga mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menangani persoalan ODOL.

Menurutnya, penyelarasan langkah pengawasan dan penindakan diperlukan agar pelaksanaan aturan di lapangan tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan.

Dengan koordinasi yang jelas, setiap instansi diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Selain menyoroti muatan kendaraan, Rahmat turut memberikan perhatian terhadap kesesuaian jenis kendaraan dengan kelas jalan yang dilalui.

Ia menilai pengaturan tersebut penting karena setiap ruas jalan memiliki karakteristik dan kemampuan menanggung beban yang berbeda.

Apabila kendaraan angkutan barang melintas dengan beban melebihi kapasitas jalan, kondisi tersebut dapat mempercepat kerusakan permukaan maupun struktur jalan.

Dampaknya tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas infrastruktur, tetapi juga mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan lainnya.

Karena itu, Rahmat berharap persoalan ODOL dapat menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan yang sedang dibahas DPRD Kukar.

Menurutnya, pengaturan yang jelas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan barang.

Dalam rapat tersebut, Dishub Kaltim menjelaskan bahwa pengaturan mengenai kendaraan ODOL harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut menjadi penting agar regulasi daerah yang disusun tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku.

Dishub Kaltim juga menyoroti perlunya kejelasan pengaturan kelas jalan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang.

Pengaturan kelas jalan diperlukan untuk menentukan kesesuaian penggunaan ruas jalan berdasarkan karakteristik kendaraan dan kemampuan infrastruktur yang tersedia.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pengawasan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas.

DPRD Kukar menilai berbagai masukan dari Dishub Kaltim perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Urusan Perhubungan.

Pembahasan regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengatur penyelenggaraan layanan transportasi, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

Rahmat menekankan pentingnya pengawasan yang terkoordinasi agar aktivitas angkutan hasil perkebunan dan pertambangan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyelaraskan langkah pengawasan serta penindakan terhadap kendaraan yang melanggar batas dimensi dan muatan.

Melalui penyempurnaan Raperda Perhubungan, DPRD Kukar berharap pengaturan kendaraan angkutan barang semakin jelas sehingga risiko kerusakan jalan dapat diminimalkan dan keselamatan pengguna jalan lebih terjaga.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button