KUKAR

Ada Tambahan Pendapatan Rp500 Miliar, DPRD Kukar Dorong Penyesuaian APBD 2027

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani

Gemanusantara.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2027 mengalami perkembangan setelah ditemukan potensi tambahan pendapatan daerah sekitar Rp500 miliar. DPRD Kukar menilai penyesuaian tersebut perlu segera disinkronkan agar seluruh sumber penerimaan dapat tercatat secara tepat dalam dokumen anggaran.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menjelaskan, tambahan pendapatan teridentifikasi melalui pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Ahmad Yani, sebelumnya DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan nilai sekitar Rp5,4 triliun.

Namun, setelah dilakukan pembahasan dan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah komponen pendapatan, terdapat penerimaan tambahan yang perlu dimasukkan dalam perencanaan anggaran.

Tambahan tersebut berasal dari beberapa sektor pendapatan daerah serta dana pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Setelah dilakukan pembahasan bersama TAPD dan koreksi dengan OPD terkait, ternyata terdapat tambahan pendapatan daerah sekitar Rp500 miliar yang perlu diakomodasi,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, perkembangan tersebut membuat proyeksi APBD Kukar 2027 berpotensi meningkat dibandingkan angka yang telah disepakati dalam pembahasan awal KUA-PPAS.

Dengan adanya penyesuaian sejumlah komponen penerimaan, nilai APBD Kukar pada tahun anggaran mendatang diperkirakan dapat mencapai kisaran Rp6 triliun, bahkan berpeluang melampaui angka tersebut.

Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan pentingnya proses sinkronisasi agar seluruh perubahan pendapatan memiliki dasar perhitungan yang jelas.

Menurutnya, penyesuaian anggaran harus dilakukan secara cermat sebelum pembahasan memasuki tahapan berikutnya.

Hal tersebut diperlukan untuk memastikan setiap komponen penerimaan telah tercatat sesuai dengan hasil pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Memang sebelumnya KUA-PPAS 2027 sudah disepakati sekitar Rp5,4 triliun. Namun, setelah beberapa kali konsultasi dengan TAPD, terdapat perubahan dan koreksi yang harus dimasukkan dalam APBD,” jelasnya.

Ahmad Yani menilai pembahasan lanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan keuangan daerah disusun berdasarkan perkembangan informasi pendapatan yang tersedia.

Karena itu, DPRD Kukar akan mencermati setiap penyesuaian agar dokumen anggaran yang disusun dapat menggambarkan kondisi penerimaan daerah secara lebih akurat.

Di sisi lain, Ahmad Yani juga menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk mengajukan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Ia menyampaikan bahwa DPRD belum dapat memberikan penilaian lebih jauh mengenai rencana tersebut karena dokumen resmi pengajuan pinjaman belum diterima pihak legislatif.

Menurutnya, pembahasan mengenai pembiayaan melalui pinjaman harus didasarkan pada dokumen dan informasi yang lengkap agar dapat dikaji sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan terhadap penggunaan skema pinjaman apabila memang diperlukan untuk mendukung pembangunan.

Ia menilai setiap rencana pembiayaan perlu dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan kebutuhan daerah, dengan tetap memperhatikan mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, tentu bisa dipertimbangkan. Namun, sampai sekarang dokumen terkait rencana pinjaman melalui SMI belum disampaikan kepada DPRD,” tegasnya.

Ahmad Yani berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan proses penyesuaian komponen pendapatan agar pembahasan APBD Kukar 2027 berjalan sesuai tahapan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara TAPD, OPD, dan DPRD dalam memastikan seluruh perubahan anggaran dapat dibahas secara transparan.

Dengan adanya potensi tambahan pendapatan tersebut, DPRD Kukar berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan secara lebih terukur sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button