Cegah Jalan Rusak Usai Penggalian, DPRD Samarinda Dorong Aturan Jaminan Pemulihan

Gemanusantara.com – Kerusakan jalan akibat aktivitas penggalian yang tidak diikuti perbaikan secara maksimal menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemanfaatan Jalan, DPRD mendorong penerapan kewajiban jaminan bagi pihak yang menggunakan badan jalan untuk berbagai pekerjaan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menjelaskan DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah melakukan harmonisasi Ranperda Pemanfaatan Jalan untuk memperjelas tanggung jawab pihak yang melakukan pekerjaan pada infrastruktur jalan.
Menurut Abdul Rohim, persoalan kerusakan jalan setelah aktivitas penggalian bukan hal baru. Sejumlah pekerjaan yang memanfaatkan badan jalan kerap meninggalkan kondisi infrastruktur yang tidak kembali seperti semula, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat dalam berkendara.
“Misalnya yang sering kita temukan dalam beberapa waktu selama ini, saat orang menggali jalan, setelah digali tidak kembali seperti semula,” ujar Abdul Rohim pada Rabu (18/11/2026). Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penguatan regulasi agar pemanfaatan jalan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Melalui Ranperda yang tengah disusun, setiap pihak yang melakukan pekerjaan pada badan jalan nantinya diwajibkan memberikan jaminan pemulihan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan adanya tanggung jawab terhadap kondisi jalan setelah seluruh aktivitas pekerjaan selesai dilaksanakan.
Abdul Rohim menjelaskan jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan melalui bank maupun surat berharga lainnya. Jaminan akan dikembalikan kepada pihak bersangkutan apabila kondisi jalan yang digunakan telah dipulihkan sepenuhnya sesuai keadaan sebelum pekerjaan dilakukan.
“Kalau dia mengembalikan 100 persen sebagaimana awal, maka itu silakan dia ambil kembali. Tapi kalau ternyata tidak, maka itu akan dicairkan oleh pemerintah untuk digunakan mengembalikan jalan sebagaimana asalnya,” ungkapnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki instrumen untuk memastikan kewajiban pemulihan jalan benar-benar dilaksanakan. Apabila pihak pelaksana pekerjaan tidak memenuhi tanggung jawabnya, jaminan yang telah diserahkan dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan.
DPRD Samarinda menilai pengaturan ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan pihak yang memanfaatkan infrastruktur publik. Selain menjaga kualitas jalan, ketentuan tersebut diharapkan dapat mencegah kerusakan berulang akibat pekerjaan yang tidak disertai pemulihan sesuai standar.
Melalui harmonisasi Ranperda Pemanfaatan Jalan, DPRD bersama Pemkot Samarinda berupaya menghadirkan kepastian aturan mengenai penggunaan dan pemulihan badan jalan. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi infrastruktur daerah sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.
(Adv/Rir)