KUKAR

DPRD Kukar Soroti Klaim Warga atas Lahan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu

Ilustrasi

Gemanusantara.com – Persoalan status tanah yang digunakan untuk pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan riwayat penguasaan lahan agar pembangunan fasilitas pemerintahan tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan dengan masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.30 hingga 15.30 WITA itu membahas kejelasan administrasi dan status hukum lahan pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu.

Rapat tersebut menghadirkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kukar.

Menurut Junadi, kepastian status tanah merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan sebelum pemerintah melanjutkan tahapan pembangunan maupun mengambil keputusan terkait pemanfaatan lahan.

Ia menilai persoalan pertanahan tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan keterangan sepihak, melainkan harus didukung dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami ingin status tanah ini benar-benar jelas, baik secara hukum maupun administrasi, sehingga pembangunan tidak meninggalkan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Junadi.

Persoalan tersebut mencuat setelah adanya keberatan dari warga yang mengklaim masih memiliki hak atas sebagian bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan kantor kecamatan.

Dalam pembahasan RDP, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah status tanah eks Kayumas yang sebelumnya disebut telah menjadi milik negara berdasarkan surat pemerintah.

Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan masih terdapat klaim masyarakat terhadap sebagian kawasan tersebut.

Klaim itu antara lain berkaitan dengan persoalan nilai taksasi tanah yang disebut belum sepenuhnya diselesaikan.

Junadi menilai kondisi tersebut membutuhkan penelusuran lebih lanjut agar seluruh pihak memperoleh kejelasan mengenai dasar penguasaan tanah dan proses administrasi yang pernah dilakukan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah dokumen yang tersedia telah menggambarkan seluruh tahapan penyelesaian lahan, termasuk apabila sebelumnya terdapat proses penilaian atau penyelesaian hak masyarakat.

Karena itu, DPRD Kukar meminta instansi terkait memeriksa kembali dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta proses penyelesaian yang pernah dilakukan terhadap kawasan tersebut.

“Setiap klaim harus diperiksa berdasarkan dokumen dan riwayat penguasaan tanah yang jelas. Dengan begitu, penyelesaiannya tidak berlarut-larut atau justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Junadi juga mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan semestinya didahului dengan pemeriksaan status tanah secara menyeluruh.

Menurutnya, kepastian administrasi pertanahan diperlukan agar penggunaan aset pemerintah tidak menghadapi keberatan hukum setelah pembangunan berjalan.

Ia menilai evaluasi terhadap tahapan persiapan pembangunan menjadi penting untuk mengetahui apakah seluruh prosedur penguasaan dan pemanfaatan lahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai persoalan yang masih menjadi keberatan masyarakat.

Di sisi lain, Junadi menegaskan bahwa pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu tetap memiliki tujuan penting dalam mendukung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaan pembangunan perlu disertai kepastian hukum agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan tanpa dibayangi persoalan pertanahan.

Untuk mempercepat penyelesaian, DPRD Kukar menjadwalkan rapat lanjutan pada Senin pekan berikutnya.

Pertemuan tersebut direncanakan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Pelaksana Tugas Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.

Keterlibatan berbagai instansi itu diharapkan dapat membantu melengkapi informasi dan dokumen yang diperlukan dalam menentukan langkah penyelesaian.

Junadi berharap rapat lanjutan dapat menghasilkan kejelasan mengenai status tanah sekaligus mempertemukan berbagai informasi yang selama ini menjadi dasar klaim masing-masing pihak.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan ketentuan hukum dan administrasi agar kepentingan pemerintah maupun masyarakat tetap terlindungi.

Dengan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan koordinasi lintas instansi, DPRD Kukar berharap persoalan lahan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu dapat segera memperoleh kepastian sehingga pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak terus dibayangi sengketa.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button