Fasilitas Pesantren Belum Dimanfaatkan Maksimal, DPRD Kukar Dorong Penggabungan TPA di Rapak Lambur

Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto
Gemanusantara.com – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, mendorong pemanfaatan fasilitas Pondok Pesantren Al-Farisyah Hasyim di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, sebagai pusat kegiatan pendidikan keagamaan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengintegrasikan kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dari sejumlah RT agar fasilitas pesantren dapat kembali digunakan secara optimal.
Dorongan tersebut disampaikan Desman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Anggota Komisi I DPRD Kukar, Anisa Mulia Utami, ke Pondok Pesantren Al-Farisyah Hasyim, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kamis (29/10/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menginginkan Madrasah Diniyah (Madin) di lingkungan pesantren kembali menjalankan kegiatan pendidikan.
Desman menilai keberadaan fasilitas pendidikan agama yang telah dibangun melalui dukungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian agar dapat memberikan manfaat bagi generasi muda.
Menurutnya, terhentinya aktivitas pendidikan di pesantren tidak boleh dibiarkan tanpa adanya upaya penyelesaian dari pihak-pihak terkait.
Karena itu, ia mengajak pengurus yayasan, pemerintah desa, dan instansi terkait untuk bersama-sama mencari solusi terhadap kendala yang selama ini menghambat operasional lembaga tersebut.
“Kami berharap aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti melalui kerja sama seluruh pihak, sehingga Madrasah Diniyah ini bisa kembali aktif memberikan pendidikan agama kepada anak-anak,” ujar Desman.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Kukar menggelar dialog bersama pengurus yayasan, pemerintah desa, Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tokoh agama, serta masyarakat setempat.
Salah satu alternatif yang mengemuka adalah memanfaatkan fasilitas pesantren untuk menampung kegiatan TPA yang selama ini berlangsung di sejumlah RT Desa Rapak Lambur.
Usulan tersebut dinilai dapat menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali aktivitas pendidikan keagamaan sambil mencari penyelesaian terhadap berbagai kendala operasional pesantren.
Desman juga mendorong pembentukan tim khusus yang melibatkan pihak terkait untuk merumuskan langkah penanganan secara lebih terarah.
“Kami mendorong adanya tim khusus yang dapat membahas persoalan ini secara menyeluruh dan menentukan solusi terbaik agar fasilitas pesantren kembali bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Berdasarkan penjelasan pengurus yayasan, Madrasah Diniyah Al-Farisyah Hasyim mulai dirintis sejak 2016. Pembangunan sejumlah fasilitas, seperti musala, gedung pendidikan, dan asrama, dilakukan secara bertahap dengan dukungan masyarakat.
Namun, keterbatasan pendanaan menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan kegiatan pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal.
Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas yang telah tersedia belum dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
Dalam pertemuan itu, BPKAD Kukar menjelaskan bahwa tanah dan bangunan pesantren tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Sementara itu, pihak yayasan menyampaikan bahwa lahan pesantren berasal dari pembelian serta wakaf masyarakat.
Kemenag Kukar juga memberikan penjelasan bahwa izin penyelenggaraan pesantren belum dicabut. Terhentinya aktivitas pendidikan bukan disebabkan penutupan oleh pemerintah daerah, melainkan persoalan internal lembaga, terutama keterbatasan anggaran.
Bagian Kesra Kukar menyatakan dukungan terhadap upaya pengembangan pendidikan keagamaan tersebut. Meski demikian, pengelola pesantren tetap diingatkan untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan itu turut menyinggung perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesantren yang menjadi kewenangan Komisi IV DPRD Kukar dan telah memasuki tahap harmonisasi.
Usai berdialog, Desman bersama rombongan meninjau kondisi gedung dan asrama untuk melihat secara langsung fasilitas yang berpotensi dimanfaatkan kembali.
Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, sehingga upaya mengaktifkan kembali Madrasah Diniyah tidak berhenti pada pembahasan semata.
“Harapan kami, seluruh pihak dapat bekerja sama agar pesantren ini kembali hidup dan anak-anak di Desa Rapak Lambur memiliki kesempatan memperoleh pendidikan agama yang baik,” pungkasnya.
(Adv/Rir)