Bupati Kukar Sambut Kepala Kejari Tenggarong dalam Kunjungan Silaturahmi

Gemanusantara.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tenggarong, Tengku Firdaus, beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Senin (4/8/2025). Pertemuan ini menjadi momen pengenalan Kepala Kejaksaan Negeri Kukar yang baru dan sekaligus memperkuat sinergi antara Pemkab Kukar dan institusi penegak hukum.

Tengku Firdaus menjelaskan kunjungan tersebut merupakan langkah awal memperkenalkan dirinya sebagai Kajari Kukar, menggantikan Sigid J yang kini menjabat Kepala Kejari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. “Kami ingin menjalin komunikasi yang baik dan memastikan keberlanjutan kerja sama antara Pemkab Kukar dengan Kejaksaan Negeri Tenggarong,” ujar Firdaus.

Firdaus juga memaparkan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Kukar, mulai dari pendampingan hukum hingga penanganan kasus yang melibatkan pemerintah daerah. Ia menegaskan pihaknya siap memberikan bantuan hukum kepada Pemkab Kukar dan mendukung penyelesaian masalah hukum secara profesional.

Lebih jauh, Kajari Tenggarong menyampaikan rencana menawarkan kerja sama formal antara Kejaksaan Negeri dan Pemkab Kukar melalui nota kesepahaman (MoU). “MoU ini akan menjadi pedoman sinergi kita dalam hal pengawasan hukum dan bimbingan teknis untuk mendukung program pemerintah daerah,” jelas Firdaus.

Bupati Aulia Rahman Basri menyambut baik maksud kunjungan tersebut dan menyatakan komitmen Pemkab Kukar untuk memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan. “Kami menyambut hangat silaturahmi ini, dan siap bersinergi lebih erat dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Aulia menambahkan, bimbingan hukum dari Kejaksaan sangat penting agar roda pemerintahan berjalan lancar dan terhindar dari permasalahan hukum di masa depan. Ia berharap pendampingan ini dapat menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah.

Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan hukum, dan memastikan seluruh program pembangunan di Kutai Kartanegara terlaksana secara tertib, akuntabel, dan sesuai aturan.