Bagi Hasil Pajak Baru 35,69 Persen, DPRD Samarinda Waspadai Dampaknya terhadap APBD
Gemanusantara.com – Rendahnya realisasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda karena berpotensi memengaruhi arus kas dan kemampuan daerah membiayai program pembangunan. Hingga 31 Juli 2026, dana yang diterima Samarinda baru mencapai Rp190,79 miliar atau 35,69 persen dari pagu Rp534,56 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan masih terdapat selisih sekitar Rp343 miliar yang perlu mendapat kepastian dalam sisa tahun anggaran. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dimitigasi mengingat berbagai program pemerintah telah disusun berdasarkan asumsi pendapatan daerah.
“Ini menyangkut kepastian pendapatan daerah, kesehatan APBD dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan serta pembangunan Kota Samarinda,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).
Meski realisasinya masih relatif rendah, Iswandi menegaskan DPRD belum ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa Pemprov Kaltim menahan hak Kota Samarinda. Menurutnya, seluruh data harus diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui posisi sebenarnya.
“Kita enggak bisa menyimpulkan, enggak bisa terburu-buru bahwa apakah benar pemerintah provinsi menahan hak pemerintah kota. Ini masih harus kita buka datanya dulu,” katanya.
Karena itu, Komisi II mendorong rekonsiliasi data antara Pemprov Kaltim dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda. Rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan besaran hak yang telah terbentuk, jumlah yang telah ditetapkan, serta dana yang sudah masuk ke kas daerah.
Menurut Iswandi, kepastian tersebut penting karena keterlambatan penerimaan dapat memengaruhi arus kas pemerintah daerah. Terlebih, sejumlah kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan harus tetap dibiayai hingga akhir tahun.
DPRD masih optimistis sisa bagi hasil pajak dapat direalisasikan dalam tahun anggaran 2026. Namun, perkembangan transfer akan terus dipantau dalam beberapa waktu ke depan.
“Kalau memang sampai bulan depan masih belum atau masuk triwulan ketiga angkanya masih belum naik-naik, kita akan datangi dan pertanyakan, kita minta kepastian apa masalahnya,” tuturnya.
Iswandi menegaskan persoalan tersebut harus ditempatkan dalam konteks hubungan fiskal antarpemerintah dan tidak dikaitkan dengan kepentingan politik. DPRD berharap keterbukaan data dan kepastian penyaluran dapat segera diperoleh sehingga stabilitas APBD serta pelaksanaan pelayanan dan pembangunan di Kota Samarinda tetap terjaga. (Adv/Sal)
