KUKAR

Anggaran Sudah Tersedia, Ahmad Yani Minta Program Aspirasi Warga Kukar Segera Direalisasikan

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

Gemanusantara.com – Sejumlah program pembangunan yang telah mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta segera dituntaskan. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai pelaksanaan program yang berasal dari aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian agar manfaat pembangunan tidak terus tertunda.

Ahmad Yani mengatakan, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum berjalan meskipun telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun berjalan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi belum terbitnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan berbagai hambatan tersebut segera ditangani. Terlebih, program yang telah memperoleh dukungan anggaran seharusnya dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

“Program yang sudah tercantum dalam APBD 2026 tentu kita harapkan bisa segera dikerjakan. Anggarannya telah dialokasikan, sehingga berbagai kendala pelaksanaan perlu diselesaikan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujar Ahmad Yani, Senin (9/11/2026).

Ia menilai percepatan pelaksanaan program menjadi penting karena kebutuhan pembangunan masyarakat terus berkembang. Apabila pekerjaan yang telah direncanakan mengalami keterlambatan, persoalan yang seharusnya dapat ditangani pada tahun berjalan berpotensi belum terselesaikan.

Di sisi lain, Ahmad Yani juga menerima berbagai usulan pembangunan dari masyarakat Kecamatan Loa Kulu melalui kegiatan reses. Aspirasi tersebut mencakup kebutuhan infrastruktur, penyelesaian persoalan di tingkat desa, hingga program yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga.

Seluruh masukan masyarakat, kata dia, telah dihimpun untuk menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam memperjuangkan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

“Kami sudah mencatat berbagai kebutuhan yang disampaikan warga Loa Kulu. Usulan tersebut akan diperjuangkan melalui perencanaan anggaran, meskipun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Ahmad Yani mengakui tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, DPRD akan mendorong penyusunan skala prioritas agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara bertahap pada 2027 maupun 2028.

Menurutnya, pembagian tahapan pelaksanaan diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan program yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Ia menegaskan kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana menampung keluhan dan permintaan warga, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Melalui pengawalan program APBD 2026 serta perjuangan aspirasi untuk dua tahun anggaran berikutnya, DPRD Kukar berharap kebutuhan pembangunan di Loa Kulu dan desa-desa sekitarnya dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. (Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button