KUKAR

Transformasi KSDE Jadi Perseroda, DPRD Kukar Dorong Pengelolaan Aset Lebih Produktif

konsultasi Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kukar bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim)

Gemanusantara.com – Perubahan status Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda) diharapkan mampu memperkuat pengelolaan usaha milik daerah. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai transformasi tersebut perlu disertai regulasi yang jelas agar perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

Harapan itu mengemuka dalam konsultasi Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kukar bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), beberapa waktu lalu. Pertemuan berlangsung di Ruang Tua Himba, Lantai 6 Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan bentuk badan hukum perusahaan tersebut.

Rombongan DPRD Kukar dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama jajaran Pansus II dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

Kedatangan mereka diterima Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Pemprov Kaltim, Lisna Mardiana, beserta staf.

Ketua Pansus II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, mengatakan konsultasi tersebut menjadi bagian penting dalam mematangkan substansi Raperda sebelum melanjutkan proses pembahasan.

Menurutnya, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah harus memiliki landasan regulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut diperlukan agar transformasi kelembagaan tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi juga memberikan dasar yang jelas bagi pengelolaan perusahaan ke depan.

Eko menjelaskan, pembahasan Raperda tidak hanya berfokus pada perubahan status KSDE menjadi perseroan daerah.

Sejumlah aspek lain turut menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan penyertaan modal serta penataan aset daerah yang berhubungan dengan perusahaan.

Ia menilai kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan usaha daerah secara lebih baik.

Menurut Eko, pengaturan yang jelas mengenai modal dan aset diperlukan agar perubahan badan hukum dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) itu juga menekankan bahwa transformasi KSDE perlu diarahkan untuk memperkuat kontribusi perusahaan terhadap perekonomian daerah.

Karena itu, penyusunan regulasi diharapkan mampu memberikan kepastian dalam pengelolaan usaha sekaligus mendukung pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.

Eko berharap hasil konsultasi bersama Biro Hukum Pemprov Kaltim dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan materi Raperda yang tengah dibahas Pansus II.

“Kami berharap konsultasi ini dapat membantu menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara,” ujar Eko.

Ia menambahkan, keberadaan perusahaan daerah diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Menurutnya, pengelolaan usaha dan aset yang baik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan harapan tersebut.

“Melalui pengelolaan usaha dan aset daerah yang lebih baik, perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan pentingnya konsultasi hukum dalam setiap proses penyusunan peraturan daerah.

Menurutnya, DPRD ingin memastikan seluruh Raperda yang sedang dibahas memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia menilai kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Karena itu, konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim menjadi salah satu langkah untuk memperoleh masukan terhadap substansi Raperda sebelum pembahasan dilanjutkan.

Ahmad Yani berharap regulasi yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian bagi penyelenggaraan usaha milik daerah.

DPRD Kukar juga menginginkan perubahan bentuk badan hukum KSDE menjadi Perseroda dapat mendukung pengelolaan perusahaan yang lebih terarah.

Dengan penyusunan regulasi yang matang, transformasi tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah sekaligus membuka peluang peningkatan kontribusinya terhadap pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button