Opsi WFA Ikut Dikaji, DPRD Kukar Dorong Kepastian Penempatan PPPK Optimalisasi

Gemanusantara.com – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pemetaan kebutuhan jabatan sebagai dasar penataan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi pegawai yang selama ini mengeluhkan lokasi penugasan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait dan perwakilan PPPK Optimalisasi.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kukar memberikan tenggat hingga akhir November 2026 untuk penyelesaian pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil pemetaan nantinya menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar dalam menyusun langkah penataan penempatan pegawai.
Desman mengatakan, penyelesaian persoalan PPPK Optimalisasi membutuhkan langkah yang terukur agar kebijakan penempatan tidak menimbulkan persoalan baru, baik bagi pegawai maupun organisasi perangkat daerah.
“Kami berharap proses penataan ini segera memiliki kepastian. Penempatan pegawai harus mempertimbangkan aturan, kebutuhan organisasi, serta kesesuaian kualifikasi agar hasilnya lebih proporsional,” ujar Desman.
Ia menjelaskan, DPRD Kukar sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kemungkinan penyesuaian penempatan PPPK Optimalisasi.
Dari hasil konsultasi tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk melakukan pemetaan dan penataan ulang sepanjang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kebutuhan organisasi, kualifikasi pendidikan, dan fungsi jabatan menjadi pertimbangan utama dalam proses tersebut.
“Berdasarkan konsultasi dengan BKN, penataan ulang masih dimungkinkan. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kebutuhan tenaga di masing-masing perangkat daerah dan kesesuaian jabatan pegawai,” jelasnya.
Selain pemetaan Anjab dan ABK, rapat juga membahas kemungkinan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai salah satu alternatif pengaturan pola kerja. Opsi tersebut masih memerlukan kajian sebelum dapat dijadikan pertimbangan kebijakan.
Desman menegaskan, evaluasi penempatan tidak boleh hanya berorientasi pada keinginan perpindahan lokasi tugas. Pemerintah daerah juga harus memastikan kebutuhan tenaga pada setiap perangkat daerah tetap terpenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Komisi I DPRD Kukar turut meminta perwakilan PPPK Optimalisasi dilibatkan dalam proses pembahasan lanjutan. Keterlibatan pegawai dinilai penting agar kondisi dan kendala yang mereka hadapi dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah.
RDP tersebut juga diikuti perwakilan BKN secara daring melalui Zoom, BKPSDM Kukar, Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kukar, serta sejumlah anggota DPRD dan perwakilan PPPK Optimalisasi.
“Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada penyelesaian yang jelas. Pegawai membutuhkan kepastian, tetapi pemerintah juga harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” tegas Desman.
Ia berharap hasil pemetaan yang ditargetkan selesai pada akhir November dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan penempatan yang lebih tepat, adil, dan sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
(Adv/Rir)