Aspirasi Warga Belum Masuk Musrenbang, DPRD Kukar Buka Ruang Perjuangan Lewat Reses

Gemanusantara.com – Aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tetap memiliki peluang untuk diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menjadikan kegiatan reses sebagai salah satu sarana untuk menjaring kebutuhan warga yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah.
Sebanyak 45 anggota DPRD Kukar melaksanakan Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 pada Sabtu (7/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026). Para legislator turun ke enam daerah pemilihan (dapil) untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan menghimpun berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai kegiatan reses memiliki peran penting dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat. Melalui pertemuan langsung, anggota dewan dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya terjangkau melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah.
“Seluruh anggota DPRD diharapkan memanfaatkan masa reses untuk bertemu masyarakat, mendengarkan persoalan yang mereka hadapi, kemudian mencatat dan memperjuangkan aspirasi tersebut melalui pembahasan kebijakan maupun anggaran,” ujar Ahmad Yani.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Kukar memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, keterlibatan langsung anggota legislatif diperlukan agar persoalan di masing-masing dapil dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
Ahmad Yani menjelaskan, hasil reses dapat menjadi bahan tambahan bagi DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan. Terutama untuk kebutuhan masyarakat yang belum tercantum dalam usulan Musrenbang, tetapi dinilai penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
“Jangan sampai kebutuhan masyarakat yang belum masuk Musrenbang justru tidak memiliki ruang untuk disampaikan. Melalui reses, aspirasi tersebut tetap bisa kita perjuangkan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Setiap aspirasi harus melalui proses pembahasan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kewenangan pemerintah daerah, kesiapan perencanaan, serta kondisi keuangan daerah.
Selain menjadi sarana penyerapan aspirasi, kegiatan reses juga memberikan kesempatan bagi DPRD untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pembangunan di lapangan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
Dengan keterlibatan 45 legislator yang tersebar di enam dapil, Ahmad Yani berharap proses penghimpunan aspirasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk wilayah yang memiliki kebutuhan pembangunan berbeda.
Ia juga meminta seluruh anggota DPRD mendokumentasikan hasil pertemuan dengan masyarakat secara baik agar setiap usulan memiliki dasar yang jelas ketika dibahas bersama pemerintah daerah.
Melalui pelaksanaan reses tersebut, DPRD Kukar diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus memastikan aspirasi warga tetap mendapat perhatian dalam proses penganggaran. (Adv/Rir)