Cabai Rawit Tembus Rp100 Ribu, DPRD Samarinda Minta TPID Telusuri Pemicu Kenaikan Harga
Gemanusantara.com – Harga cabai rawit di Samarinda dilaporkan telah menembus Rp100 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut menjadi salah satu sinyal tekanan terhadap harga pangan di tengah kombinasi meningkatnya biaya transportasi dan terganggunya produksi pertanian selama musim kemarau.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak hanya mencatat pergerakan harga, tetapi juga mengidentifikasi faktor yang menyebabkan setiap komoditas mengalami kenaikan. Hasil pemetaan tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah sesuai dengan sumber persoalan.
Menurutnya, karakter persoalan setiap komoditas bisa berbeda. Kenaikan harga dapat dipicu berkurangnya produksi di daerah pemasok, kendala distribusi maupun bertambahnya biaya pengangkutan setelah terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
“TPID perlu bekerja secara terpadu untuk membaca persoalan dari hulu sampai hilir. Dinas teknis, unsur perbankan dan pihak terkait lainnya harus memiliki informasi yang sama agar langkah pengendalian bisa ditentukan dengan tepat,” ujar Iswandi.
Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang rentan mengalami perubahan harga ketika pasokan berkurang. Selain cabai, tomat, minyak goreng hingga ikan juga dinilai perlu dipantau karena distribusinya dapat terdampak perubahan ongkos transportasi.
Di sisi produksi, musim kemarau yang disertai fenomena El Nino berpotensi mengganggu produktivitas pertanian, khususnya tanaman hortikultura. Penurunan hasil panen dari wilayah pemasok dapat mengurangi jumlah barang yang masuk ke Samarinda.
Iswandi menilai kondisi menjadi lebih kompleks apabila penurunan pasokan berlangsung bersamaan dengan kenaikan ongkos logistik. Tekanan dari dua sisi tersebut berpotensi diteruskan menjadi harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
Karena itu, pemerintah diminta memiliki data yang mampu menunjukkan apakah kenaikan suatu komoditas disebabkan persoalan produksi, distribusi atau faktor lain di pasar. Menurut Iswandi, penanganan tidak dapat disamaratakan apabila penyebabnya berbeda.
“Ketika harga mulai bergerak naik, penyebabnya harus segera diketahui. Kalau persoalannya ada pada pasokan tentu penanganannya berbeda dengan kondisi ketika kenaikan terjadi karena biaya distribusi,” katanya.
TPID juga didorong meningkatkan pertukaran informasi antarlembaga agar perubahan kondisi pasar dapat direspons lebih cepat. Pemantauan harga perlu berjalan bersama dengan pengawasan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi dari daerah penghasil.
Iswandi menilai pengendalian inflasi akan sulit efektif apabila masing-masing instansi bekerja sendiri. Koordinasi dibutuhkan untuk memastikan persoalan di sektor produksi, transportasi hingga perdagangan dapat ditangani dalam satu rangkaian kebijakan.
DPRD Samarinda berharap kenaikan cabai dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya tidak berkembang menjadi tekanan harga yang lebih luas. Respons sejak awal dinilai penting untuk menjaga pasokan sekaligus mencegah kenaikan harga semakin membebani pengeluaran masyarakat.
[ADV | DPRD SAMARINDA]
