Tak Cukup Musnahkan Barang Bukti, DPRD Samarinda Minta Penertiban Miras Berkelanjutan

Gemanusantara.com – Perlindungan anak dan remaja dari peredaran minuman beralkohol ilegal menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah daerah diminta memastikan pengawasan terhadap aktivitas penjualan minuman keras (miras) terus dilakukan agar tidak mudah diakses oleh kelompok yang belum memenuhi ketentuan usia.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan hal tersebut pada Kamis (12/11/2026) di Samarinda, menyusul pemusnahan 4.741 botol minuman beralkohol hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di halaman parkir Balai Kota Samarinda.
Menurut Samri, banyaknya barang bukti yang dimusnahkan menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
Ia menilai, upaya menjaga ketertiban masyarakat tidak cukup dilakukan melalui penindakan sesaat. Pemerintah perlu memastikan kegiatan pengawasan berjalan secara konsisten agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.
Terlebih, peredaran miras ilegal dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif apabila menjangkau anak-anak dan remaja.
Karena itu, Samri mendorong aparat terkait meningkatkan pemantauan terhadap tempat usaha maupun lokasi yang diduga menjadi titik penjualan minuman beralkohol tanpa izin.
Pengawasan tersebut juga perlu disertai langkah penegakan aturan yang sesuai dengan prosedur hukum agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Samri mengapresiasi tindakan Satpol PP Samarinda yang telah melakukan penertiban hingga pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol.
Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang yang melanggar ketentuan.
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan penertiban tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan atau dimusnahkan.
Upaya pencegahan agar peredaran minuman beralkohol ilegal tidak kembali terjadi dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penegakan perda.
Selain mengandalkan pengawasan aparat, Samri turut mendorong keterlibatan masyarakat untuk membantu memberikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan masing-masing.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, khususnya bagi generasi muda.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, menjelaskan bahwa ribuan botol minuman beralkohol yang dimusnahkan merupakan hasil kegiatan penertiban selama Desember 2025.
Sebelumnya, Satpol PP telah melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil penindakan hingga November 2025. Namun, kegiatan pengawasan yang berlanjut pada bulan berikutnya kembali menghasilkan sejumlah barang bukti.
Anis menerangkan, tidak seluruh barang bukti yang diamankan dapat diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan atau tipiring. Oleh karena itu, pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penertiban.
Dalam pelaksanaannya, ribuan botol minuman beralkohol dimusnahkan menggunakan alat berat dengan cara digilas.
Selain miras, kegiatan tersebut juga mencakup pemusnahan sejumlah barang hasil penertiban lainnya, seperti perlengkapan badut, peralatan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, serta perlengkapan pedagang kaki lima.
Proses pemusnahan turut disaksikan unsur kejaksaan, pengadilan, kepolisian, serta sejumlah perangkat daerah.
Perwakilan Satpol PP dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Samri berharap penertiban yang telah dilakukan menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol di Samarinda.
Menurutnya, konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah pelanggaran berulang.
Dengan pengawasan yang lebih terarah, peredaran miras ilegal diharapkan dapat ditekan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak dan remaja dari risiko penyalahgunaan minuman beralkohol.
(Adv/Rir)