SAMARINDA

Simpan Dana di Bank Nasional, DPRD Samarinda Pertanyakan Dampaknya bagi Daerah

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi. (Gemanusantara.com)

Gemanusantara.com – Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam menempatkan dana menganggur (idle cash) di bank nasional mulai dipertanyakan. DPRD menilai, langkah tersebut belum tentu memberikan dampak optimal bagi kepentingan daerah secara luas.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai pengelolaan keuangan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bunga semata, tetapi juga memperhitungkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Kalau selisih bunga hanya sekitar Rp500 juta sampai Rp1 miliar, tapi bank daerah juga memberikan CSR, itu harus jadi pertimbangan,” jelas Iswandi, Selasa (28/4/2026).

Saat ini, dana idle cash pemerintah kota ditempatkan dalam bentuk deposito di bank nasional seperti Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara, dengan pendapatan yang dihasilkan mencapai sekitar Rp9 miliar.

Namun, menurut Iswandi, pendekatan tersebut perlu dilihat secara lebih luas. Ia mempertanyakan sejauh mana penempatan dana di bank nasional memberikan efek berantai bagi daerah, di luar keuntungan finansial langsung.

Ia menilai, jika dana ditempatkan di lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan lebih erat dengan daerah, maka potensi kontribusi terhadap pembangunan bisa lebih besar, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan maupun dukungan terhadap sektor lokal.

“Jangan hanya melihat angka bunga, tapi juga kontribusi yang kembali ke daerah,” katanya.

Iswandi menegaskan, kebijakan penempatan dana daerah semestinya disusun dengan pendekatan strategis, agar setiap keputusan keuangan tidak hanya aman secara administratif, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata.

Menurutnya, tanpa perhitungan yang matang, daerah berpotensi kehilangan peluang untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan yang dimiliki.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penempatan dana idle cash, termasuk membuka opsi yang dinilai lebih menguntungkan bagi daerah.

“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan sampai kita hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi kehilangan manfaat yang lebih besar,” tegasnya.

Ke depan, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dapat diarahkan pada kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan dan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kota Samarinda. (Nit)

Related Articles

Back to top button