Bijak Dorong OPD Maksimalkan Potensi PAD, Soroti Pentingnya Inovasi Pendapatan Baru
Gemanusantara.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp211 miliar.
Bijak menyampaikan bahwa capaian PAD tahun 2024 yang berhasil menembus angka Rp170 miliar seharusnya menjadi semangat baru untuk melampaui target yang lebih tinggi di tahun mendatang. Menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti bahwa daerah memiliki potensi yang cukup besar jika dikelola secara serius dan inovatif.
“Keberhasilan PAD tahun lalu harus dijadikan pijakan, bukan alasan untuk berpuas diri. Tahun depan kita perlu bekerja lebih keras, karena ruang tumbuhnya masih terbuka lebar,” kata Bijak.
Ia menekankan bahwa yang terpenting bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana OPD mampu melakukan perluasan basis pendapatan daerah secara berkelanjutan. Menurut Bijak, strategi yang adaptif dan pemanfaatan sektor-sektor baru sangat diperlukan untuk menjaga tren positif ini.
“Sektor potensial seperti retribusi jasa, pengelolaan aset, dan perizinan digital perlu diperkuat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan cara lama untuk menjawab kebutuhan fiskal ke depan,” ujarnya.
Bijak juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi salah satu tumpuan tambahan dalam meningkatkan PAD. Ia meminta agar OPD segera menyesuaikan sistem dan layanan agar kebijakan ini bisa memberikan dampak optimal.
“Dengan kebijakan opsen PKB, sebenarnya kita punya peluang besar untuk meningkatkan PAD. Tapi ini hanya bisa tercapai kalau semua OPD responsif dan tidak bekerja dengan cara konvensional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, menyatakan keyakinannya bahwa target PAD 2025 yang naik signifikan dari Rp140 miliar menjadi Rp211 miliar adalah angka yang realistis. Ia menyebut kenaikan target telah mempertimbangkan potensi tambahan dari berbagai kebijakan baru yang mulai berlaku tahun ini.
[ADV | DPRD PPU]