Pemisahan Dispar Ekraf Diusulkan, DPRD Samarinda Nilai Pengembangan Wisata Belum Optimal
Gemanusantara.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda menilai potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih belum tergarap secara maksimal. Selain terbatasnya alokasi anggaran, penggabungan urusan pariwisata dengan kepemudaan dan olahraga dinilai membuat pengembangan sektor tersebut belum berjalan secara optimal.
Hal itu disampaikan dalam rapat hearing Komisi II DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) yang membahas evaluasi realisasi anggaran Tahun 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Rabu (1/7/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pemerintah kota telah berupaya membangun berbagai destinasi wisata dan fasilitas pendukung. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab mengembangkan sektor tersebut.
“Pemerintah kota mendorong pariwisata, membangun berbagai destinasi, tetapi anggaran dinasnya justru sangat kecil. Ini tentu harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Menurut Iswandi, salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan adalah memisahkan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dari Dinas Pemuda dan Olahraga agar setiap sektor memiliki fokus kerja yang lebih jelas dan mampu berkembang secara maksimal.
“Rekomendasi kami dari hasil pertemuan hari ini adalah mendorong agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipisahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Selama ini digabung sehingga tidak fokus,” katanya.
Selain membahas kelembagaan, Komisi II juga mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Disporapar hingga pertengahan tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp750 juta atau lebih dari separuh target sebesar Rp1,4 miliar.
DPRD juga menyoroti masih adanya aset olahraga milik Pemerintah Kota Samarinda yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena proses serah terima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum rampung. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas, termasuk kawasan Stadion Segiri beserta ruko penunjangnya, belum bisa dikelola secara maksimal.
“Potensi pariwisata Samarinda sebenarnya besar, tetapi belum dikelola secara maksimal. Karena itu kami akan mendorong pemisahan dinas dan meminta pemerintah kota meninjau kembali alokasi anggaran untuk sektor pariwisata,” tegasnya.
Iswandi menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Disporapar sebagian besar bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti. Ia berharap penataan kelembagaan serta penguatan dukungan anggaran dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu berkembang lebih optimal sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Adv/Sal)
