Korban Kekerasan Seksual Malah Ditanya Soal Pakaian, Pelaku Justru Luput dari Sorotan

Gemanusantara.com– Sudah menjadi korban, masih harus menjawab berbagai pertanyaan yang menyudutkan. Mulai dari pakaian yang dikenakan, alasan mau pergi berdua, sampai kenapa baru sekarang berani bercerita. Ironisnya, pertanyaan seperti ini masih sering muncul ketika kasus kekerasan seksual terungkap. Seolah-olah korban harus menjelaskan dulu apa yang dilakukannya sebelum orang lain mau mendengarkan.
Dilansir dari Beautynesia.id, kondisi tersebut dikenal dengan istilah victim blaming. Bukan lagi membicarakan tindakan pelaku, pembahasan justru berbelok ke perilaku orang yang mengalami kekerasan. Padahal, korban seharusnya mendapat ruang untuk bercerita, bukan malah dibuat merasa bersalah.
Bahkan, penelitian dalam Journal of Community Psychology menemukan 92 persen penyintas kekerasan seksual pernah menceritakan pengalamannya kepada setidaknya satu orang. Namun, bercerita tidak selalu berakhir dengan dukungan. Ada yang malah diremehkan, disalahkan, bahkan tidak diberi kesempatan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.
Persoalannya, masyarakat kadang punya standar sendiri tentang korban yang dianggap pantas dikasihani. Harus terlihat tidak berdaya, tidak mengenal pelaku, dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap berisiko.
Hal ini pernah dibahas kriminolog Nils Christie melalui konsep The Ideal Victim. Sederhananya, ada gambaran tentang korban ideal yang lebih mudah mendapat simpati masyarakat. Masalahnya, tidak semua orang yang mengalami kekerasan cocok dengan gambaran tersebut.
Akibatnya, korban yang mengenal pelaku, pernah dekat dengannya, atau memilih pergi bersama justru lebih mudah dicurigai. Pertanyaan seperti “Kenapa mau ikut?” atau “Kenapa tidak melawan?” seolah menjadi hal yang wajar dilontarkan.
Padahal, sesederhana apa pun situasinya, tidak ada pakaian atau keputusan seseorang yang bisa dijadikan pembenaran atas kekerasan seksual.
Belum lagi kalau pelaku punya jabatan, pengaruh, atau hubungan dekat dengan korban. Situasinya bisa semakin rumit. Korban mungkin takut tidak dipercaya, mendapat ancaman, kehilangan hubungan, atau justru dituduh merusak nama baik seseorang.
Gambaran soal keberanian melapor juga masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dipublikasikan KemenPPPA bersama BPS dan didukung UNFPA, hanya 11,3 persen perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga berwenang.
Artinya, meminta korban untuk berani bicara saja tidak cukup. Setelah mereka bercerita, jangan sampai justru lingkungan sekitar yang membuat mereka menyesal sudah membuka suara.
WHO mengenalkan pendekatan LIVES untuk mendukung penyintas kekerasan. Isinya sederhana, mulai dari mendengarkan tanpa menghakimi, memahami kebutuhan korban, mengakui pengalaman mereka, membantu meningkatkan keamanan, hingga menghubungkan dengan layanan dukungan.
Tentu, mendengarkan korban bukan berarti langsung memutuskan seseorang bersalah. Proses hukum tetap harus berjalan dengan bukti dan penilaian yang objektif. Namun, bukan berarti korban harus lebih dulu melewati pengadilan opini masyarakat hanya untuk mendapatkan empati.
Jadi, sebelum sibuk bertanya korban memakai baju apa atau kenapa mau pergi bersama pelaku, mungkin ada hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan: mengapa tindakan pelaku justru sering kalah ramai dibicarakan dibanding perilaku korbannya? (Nit)



