DPRD Samarinda Sebut Kesiapan Teknis Jadi Kunci Perluasan Program Makan Bergizi Gratis
Gemanusantara.com – Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara bertahap. DPRD Kota Samarinda menilai perluasan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga kesiapan sistem pengelolaan di setiap daerah penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pelaksanaan program MBG membutuhkan perencanaan yang matang karena menyangkut jumlah penerima manfaat yang besar. Menurutnya, kesiapan pengelola menjadi faktor penting agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“MBG ini kan terkait dengan data dan kesiapan daerah. Apakah satu daerah misalnya satu orang pengelola MBG ini benar-benar bisa, jangan sampai kita bikin MBG di satu sekolah misalnya dengan 3.000 anak sasaran lalu pengelolaannya itu enggak siap,” ujar Sri, (5/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga kesiapan sarana pendukung lainnya. Mulai dari ketersediaan bangunan, sumber daya manusia, hingga kelengkapan perizinan harus dipastikan sebelum cakupan program diperluas.
“Pengelolaannya itu enggak siap, bangunannya seperti apa, SDM-nya seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira kendalanya di situ,” jelasnya.
Menurut Sri, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pelaksanaan MBG belum dapat menjangkau seluruh sekolah di Samarinda secara bersamaan. Pemerintah perlu memastikan seluruh aspek teknis berjalan baik agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi siswa tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, DPRD juga menerima berbagai pertanyaan dari sekolah yang hingga kini belum memperoleh program MBG. Namun, Sri menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas karena pendanaan dan sistem pelaksanaan program sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Banyak juga yang kenapa sekolah saya belum mendapatkan MBG, tetapi ya bagaimana, karena dana pusat. Kita hanya menerima manfaat,” tegasnya.
Selain pemerataan penerima manfaat, DPRD turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pola kerja sama yang diterapkan dalam program tersebut. Salah satunya terkait pelibatan pelaku UMKM lokal yang diharapkan dapat berkontribusi dalam rantai penyediaan makanan bergizi, namun hingga kini belum berjalan optimal.
DPRD Samarinda berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar berbagai kendala teknis dapat segera diatasi. Dengan sistem yang lebih matang dan pengelolaan yang lebih siap, manfaat Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh siswa di Kota Samarinda. (ADV/Sal)
