Gemanusantara.com – Persoalan akurasi data penerima bantuan kembali menjadi sorotan di Samarinda, seiring rencana pelaksanaan program Gratispol BPJS Kesehatan di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai ketepatan data menjadi faktor krusial agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Yang perlu jadi perhatian serius itu soal data. Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran karena data yang digunakan belum akurat,” ungkapnya, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, masih ditemukan potensi ketidaksesuaian dalam pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kondisi ini dinilai bisa berdampak langsung terhadap penerima manfaat program jaminan kesehatan.
“Masih ada masyarakat yang seharusnya masuk kategori prioritas, tapi justru tidak terdata dengan benar,” katanya.
Ia mencontohkan adanya kemungkinan warga yang layak masuk kelompok desil bawah justru tercatat di kelompok menengah. Hal tersebut berisiko membuat mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya diterima.
“Kadang yang seharusnya di desil 1 atau 2, malah tercatat di desil 6 atau 7. Ini yang harus diperbaiki melalui verifikasi dan validasi data,” jelasnya.
Selain itu, Sri Puji juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penerima bantuan.
“Kalau datanya tidak sinkron, bisa ada yang dobel menerima atau justru ada yang sama sekali tidak tercover,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai kejelasan teknis pelaksanaan program juga tetap diperlukan sebagai pendukung, meskipun fokus utama saat ini seharusnya pada pembenahan data penerima.
“Program ini bagus, tapi harus didukung data yang benar. Kalau tidak, tujuan membantu masyarakat justru tidak tercapai maksimal,” ucapnya.
DPRD Samarinda pun mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pembaruan data secara menyeluruh agar implementasi program Gratispol BPJS Kesehatan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif. (Nit)
-
-
-
-
