Gemanusantara.com – Keakuratan laporan kinerja sektor pendidikan di Samarinda mulai dipertanyakan DPRD. Sejumlah data yang tercantum dalam laporan resmi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut pihaknya menemukan perbedaan antara dokumen yang disampaikan pemerintah dengan hasil pengecekan langsung.
“Secara administrasi terlihat sudah selesai. Tapi setelah kami turun, masih ada pekerjaan yang belum tuntas,” ucap Rohim.
Temuan tersebut muncul saat panitia khusus (pansus) LKPJ DPRD melakukan verifikasi melalui uji sampel pada sejumlah kegiatan pembangunan di sektor pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi.
Dari hasil pengecekan, masih terdapat progres pekerjaan yang tersisa, meski dalam laporan disebut telah mencapai 100 persen.
“Kami tidak langsung menyimpulkan, makanya dilakukan pengecekan. Hasilnya memang ada selisih antara laporan dan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah kendala teknis menjadi faktor yang memengaruhi capaian pekerjaan, salah satunya terkait penyesuaian konstruksi yang tidak terantisipasi sejak awal.
“Di lapangan ada kebutuhan tambahan yang tidak masuk dalam perencanaan awal, sehingga berpengaruh ke penggunaan anggaran,” bebernya.
Kondisi tersebut berdampak pada tidak tuntasnya seluruh pekerjaan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran.
“Dengan kondisi itu, otomatis penyelesaian tidak bisa maksimal,” tegas Rohim.
Saat ini, pansus DPRD masih mendalami temuan tersebut dengan mencocokkan data lapangan dan dokumen LKPJ kepala daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tingkat keterbukaan dan akurasi laporan yang disampaikan.
“Kami ingin memastikan apakah laporan itu sudah benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya,” pungkasnya. (Nit)
-
-
-
-
