Gemanusantara.com – Persoalan keterbukaan informasi kembali menjadi sorotan di Samarinda. DPRD menilai akses data dari pemerintah daerah masih belum mendukung optimalnya fungsi pengawasan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan informasi yang diterima selama ini cenderung bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan teknis.
“Yang kami terima kebanyakan masih global. Padahal untuk pengawasan, kami butuh data yang lebih detail,” ungkap Iswandi, Sabtu (2/5/2026).
Keterbatasan tersebut dinilai menyulitkan DPRD dalam menelusuri pelaksanaan program secara lebih spesifik, termasuk memastikan ketepatan sasaran dan penggunaan anggaran.
“Misalnya soal penerima manfaat atau penggunaan anggaran, itu tidak selalu bisa langsung kami akses,” jelasnya.
Ia juga menyebut kendala serupa terjadi saat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah hingga perusahaan milik daerah, terutama terkait dokumen penting.
“Beberapa laporan, termasuk yang sudah diaudit, belum sepenuhnya kami terima. Padahal itu penting untuk melihat kondisi sebenarnya,” katanya.
Menurutnya, tanpa dukungan data yang lengkap, proses evaluasi menjadi tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
“Kalau datanya tidak lengkap, kami sulit melakukan evaluasi. Kami tidak bisa bekerja berdasarkan asumsi,” tegas Iswandi.
Karena itu, ia mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih luas agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan efektif.
“Kalau akses data lebih terbuka, tentu pengawasan bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Nit)
-
-
-
-
