Anhar Kembali Ingatkan Risiko Ledakan Penduduk, Anggaran KB Samarinda Dinilai Terlalu Minim
Gemanusantara.com – Tekanan terhadap minimnya anggaran program keluarga berencana (KB) di Kota Samarinda belum mereda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, kembali menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk mencegah risiko jangka panjang yang bisa membebani daerah.
Ia menyebut, keterbatasan anggaran pada 2026 berpotensi melemahkan upaya pengendalian penduduk, yang dampaknya baru akan terasa beberapa tahun ke depan.
“Program ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada anggaran. Sementara yang kita lihat untuk 2026 ini sangat minim,” ucapnya, Rabu (29/4/2026).
Menurut Anhar, ancaman terbesar bukan pada kondisi saat ini, melainkan akumulasi dampak di masa depan, termasuk potensi ledakan penduduk pada 2030.
“Efeknya memang tidak langsung. Tapi kalau terjadi ledakan penduduk, APBD kita bisa jebol. Dampaknya ke sektor kesehatan, BPJS, ekonomi, sampai lapangan kerja,” tegasnya.
Ia menilai, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sangat krusial dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, program yang dijalankan sulit memberikan hasil maksimal.
“Perannya besar untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Tapi kalau anggarannya terbatas, tentu tidak bisa optimal,” tuturnya.
Anhar juga kembali menyinggung evaluasi program sebelumnya, khususnya Kampung KB yang dinilai belum berjalan efektif di lapangan.
“Dari 20 Kampung KB yang dibentuk, hanya lima yang benar-benar berjalan. Sisanya lebih banyak seremonial,” sambungnya.
Ia menyebut, catatan evaluasi tersebut turut memengaruhi kebijakan penganggaran, termasuk adanya temuan dari BPK yang membuat alokasi menjadi lebih terbatas.
Meski demikian, DPRD tetap membuka peluang dukungan anggaran, selama program yang diajukan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau mau capai target, harus dibarengi anggaran. Tidak mungkin program bisa jalan tanpa itu,” tutup Anhar. (Nit)
