Ambisi Bus Kota Samarinda Dipertanyakan, Kesiapan Anggaran dan Teknis Jadi Sorotan
Gemanusantara.com – Rencana Pemerintah Kota Samarinda menghadirkan layanan bus kota sebagai transportasi massal mulai menuai sorotan, terutama terkait kesiapan anggaran dan aspek teknis yang hingga kini masih dalam tahap perencanaan.
Program yang ditargetkan beroperasi pada 2027 tersebut dinilai belum sepenuhnya matang, mengingat sejumlah komponen penting masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengakui bahwa saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kelayakan program.
“Masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah pusat. Kita berharap ada dukungan agar program ini bisa berjalan sesuai target,” ucap Manalu, Selasa (14/4/2026).
Di sisi lain, ketergantungan pada pendanaan eksternal justru menimbulkan pertanyaan terkait komitmen dan kesiapan daerah dalam merealisasikan program tersebut.
Dengan kebutuhan operasional yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, publik menilai perlu adanya kejelasan sumber pembiayaan agar tidak berujung pada proyek yang mangkrak.
Tak hanya soal anggaran, kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian. Tanpa perencanaan rute yang matang, halte yang memadai, serta integrasi antar moda, layanan bus kota dikhawatirkan sulit menarik minat masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Manalu menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai aspek teknis, termasuk skema operasional berbasis layanan.
“Kita menggunakan sistem buy the service, jadi pemerintah tidak membeli armada, tetapi membayar layanan operator. Ini lebih efisien,” jelasnya.
Namun, skema tersebut tetap memerlukan pengawasan ketat agar kualitas layanan tidak menurun, terutama dalam hal ketepatan waktu dan kenyamanan penumpang.
Selain itu, rencana penerapan tarif murah juga menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, tarif terjangkau diperlukan untuk menarik pengguna, namun di sisi lain berpotensi menambah beban subsidi.
“Transportasi publik memang harus terjangkau, tapi tentu ada konsekuensi pembiayaan yang harus dipikirkan,” bebernya.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah perubahan perilaku masyarakat. Selama ini, dominasi kendaraan pribadi masih menjadi tantangan besar dalam pengembangan transportasi umum.
“Kalau masyarakat belum siap beralih, layanan sebagus apa pun akan sulit optimal,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, sejumlah pihak menilai Pemkot Samarinda perlu memastikan kesiapan secara menyeluruh sebelum program dijalankan, agar tidak sekadar menjadi proyek ambisius tanpa keberlanjutan.
Jika tidak dirancang secara matang, rencana ini berpotensi menghadapi kendala serupa dengan sejumlah program transportasi di daerah lain yang gagal berkembang akibat minimnya perencanaan dan dukungan anggaran. (Nit)
