IKN Tak Disebut Prabowo di RAPBN 2027, Basuki Pastikan Pembangunan Tetap Jadi Prioritas
Gemanusantara.com– Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak secara khusus disebut Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Meski begitu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah.
Dilansir dari Sindonews, Basuki mengatakan IKN tetap masuk dalam agenda pembangunan pemerintah, hanya saja posisinya berada di dalam klaster infrastruktur sehingga tidak disebut secara terpisah oleh Presiden.
“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri, itu saya kira kebijakan beliau,” ujar Basuki di IKN, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, pembangunan IKN juga berkaitan dengan agenda kewilayahan dan desa yang masuk dalam fokus pemerintah.
“Tapi ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan belanja negara dalam APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut RAPBN 2027 akan difokuskan pada sejumlah program kerja prioritas nasional.
Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga akan memperkuat sejumlah agenda nasional, mulai dari pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi hingga diplomasi ekonomi.
Artinya, meski nama IKN tidak disebut secara khusus dalam pidato RAPBN 2027, pembangunan ibu kota baru tersebut disebut Basuki tetap berada dalam arah pembangunan pemerintah, terutama melalui klaster infrastruktur dan kewilayahan. (Nit)
