DPRD Samarinda Nilai Turunnya Nilai TKA Jadi Alarm Krisis Kekurangan Guru
Gemanusantara.com – Menurunnya capaian siswa pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. DPRD Kota Samarinda menilai hasil tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan, salah satunya kekurangan tenaga pengajar.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, mengatakan penurunan nilai pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia harus menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, pemerintah pusat perlu melihat persoalan pendidikan secara lebih menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa angka capaian.
“Hal ini yang perlu menjadikan review buat Kementerian Pendidikan. Apa kendalanya? Bukan hanya melihat dari sisi statistik saja,” ujar Novan, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai dua mata pelajaran tersebut memiliki peran fundamental dalam proses pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Karena itu, penurunan capaian siswa pada bidang Matematika dan Bahasa Indonesia dapat menjadi indikator adanya persoalan yang lebih luas dalam sistem pendidikan.
“Kalau bicara nasional, berarti ada masalah dalam dua mata pelajaran tersebut. Padahal itu sangat dibutuhkan dalam keseharian, berhitung dan berbahasa,” jelasnya.
Menurut Novan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi daerah saat ini adalah keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Kondisi tersebut membuat proses pembelajaran di sejumlah sekolah tidak dapat berjalan secara ideal, terutama ketika kebutuhan guru terus meningkat setiap tahun.
“Kota Samarinda sendiri aja sudah kekurangan 500 orang lebih. Sampai bulan Desember nanti kita akan kekurangan 700 orang lebih,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kekurangan guru terjadi akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, sementara proses penggantian belum mampu mengimbangi kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, aturan terkait perekrutan tenaga honorer juga membuat sekolah memiliki ruang gerak yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pengajar.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah sekolah terpaksa menggunakan guru lepas yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, langkah tersebut dinilai belum menjadi solusi ideal karena kompetensi dan kualitas tenaga pengajar yang direkrut tidak selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kekurangan guru di daerah melalui kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, kualitas pembelajaran diharapkan dapat meningkat sehingga capaian akademik siswa kembali membaik pada masa mendatang. (ADV)
