DPRD Samarinda Kritik Penanganan Banjir yang Masih Tambal Sulam
Gemanusantara.com — DPRD Kota Samarinda menilai penanganan banjir di kota ini masih cenderung dilakukan secara tambal sulam. Perbaikan yang hanya menyasar titik tertentu dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pendekatan seperti itu berisiko membuat masalah terus berulang setiap kali hujan dengan intensitas tinggi.
“Kalau penanganannya hanya di titik-titik tertentu, itu sifatnya tambal sulam. Dampaknya tidak akan maksimal,” ungkap Deni, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena belum adanya sistem aliran air yang benar-benar terintegrasi di seluruh kawasan kota. Akibatnya, perbaikan di satu lokasi sering kali hanya memindahkan genangan ke wilayah lain.
“Air ini tidak hilang, dia hanya berpindah. Kalau tidak diatur alirannya secara menyeluruh, ya akan muncul lagi di tempat lain,” ujarnya.
Deni menegaskan, pembangunan sodetan memang diperlukan, namun tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan jaringan drainase yang saling terhubung hingga ke titik pembuangan akhir.
“Bukan hanya buat sodetan, tapi harus dipastikan semua jalur air terkoneksi dengan baik,” sambungnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan berbasis pemetaan menyeluruh, agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial tanpa arah yang jelas.
“Kalau tidak ada pemetaan yang utuh, kita hanya memperbaiki yang terlihat saja, bukan menyelesaikan masalahnya,” tuturnya.
Deni juga mencontohkan kawasan Suryanata di Kelurahan Bukit Pinang yang menurutnya masih membutuhkan jalur tambahan agar aliran air dapat langsung mengarah ke Sungai Mahakam tanpa tertahan di permukiman.
“Di sana perlu koneksi tambahan supaya air tidak berhenti di kawasan warga,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk terus mempertahankan pola penanganan yang tidak efektif.
“Kalau terus tambal sulam, anggaran akan habis tapi masalahnya tetap ada,” tegasnya.
Ia menilai, langkah yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk membangun sistem pengendalian banjir yang lebih terintegrasi, meskipun dilakukan secara bertahap.
“Lebih baik bertahap tapi terarah, daripada cepat tapi tidak menyelesaikan,” tutup Deni. (Nit)
