Data Penduduk Tak Sinkron, DPRD Samarinda Ingatkan Risiko Salah Ukur Kinerja Daerah
Gemanusantara.com – Ketidaksesuaian angka kependudukan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan laporan kinerja Pemerintah Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD, Abdul Rohim, menilai perbedaan data antar instansi berpotensi mengganggu akurasi penilaian capaian pembangunan.
Dalam forum pembahasan awal laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, isu jumlah penduduk mencuat sebagai hal mendasar yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, angka yang berbeda antara sumber data membuat indikator pembangunan tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kalau basis datanya saja tidak sama, bagaimana kita bisa menilai kinerja dengan tepat,” ungkap Abdul Rohim, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, terdapat selisih antara data administrasi kependudukan dan data statistik resmi. Di sisi lain, kondisi di lapangan disebut menunjukkan jumlah warga yang kemungkinan lebih besar dibandingkan kedua data tersebut.
“Di atas kertas mungkin berbeda, tapi realitas di masyarakat juga harus jadi pertimbangan. Ini yang perlu diselaraskan,” katanya.
Persoalan ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Rohim menegaskan, perbedaan angka penduduk akan memengaruhi hasil akhir indikator tersebut.
“Logikanya sederhana, kalau jumlah penduduknya lebih besar, maka nilai per kapitanya pasti turun. Ini bisa berdampak pada penilaian status daerah,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada hasil akhir indikator tanpa memastikan validitas data yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
“Jangan sampai kita merasa sudah berada di posisi aman, padahal datanya belum benar-benar mencerminkan kondisi riil,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga meminta agar instansi teknis melakukan evaluasi ulang terhadap data yang digunakan dalam laporan. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini masih tahap awal pembahasan. Kita minta semua pihak duduk bersama, cek lagi datanya, supaya ke depan tidak ada kekeliruan dalam mengambil keputusan,” pungkasnya. (Nit)
