Gemanusantara.com, Bontang- Saat ini Pemkot Bontang mencatat sebanyak 3.649 warga yang kehilangan tanggungan jaminan Kesehatan melalui kepeserta BPJS dihentikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kaltim.
Hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi Pemkot Bontang, karena pemutusan jaminan BPJS tersebut akan berdampak langsung ke masyarakat ketika melakukan cek kesehatan dan pengobatan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan pun menyoroti permasalahan tersebut, menurutnya pemutusan jaminan Kesehatan kepesertaan BPJS dinilai Keputusan sepihak baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Saya kira itu kebijakan sepihak saja, tanpa mempertimbangkan persoalan yang akan terjadi di daerah maupun masyarakat sendiri,” tuturnya.
Sehingga kata Ubayya, Keputusan itu justru mengembalikan beban dan tanggungjawab dari pusat ke daerah, “Mau tidak mau, daerah harus mengambil alih tanggungjawab, semua biaya pasti dibebankan ke daerah,” ujarnya.
Ubayya menyebutkan, berdasarkan perhitungan dari pihak Dinas Kesehatan Bontang beban yang ditanggung akibat pemutusan jaminan Kesehatan terhadap 3.649 warga itu mencapai Rp1,2 miliar.
“Jadi Pemkot Bontang harus menyiapkan dana sebesar itu untuk menanggung BPJS warga, sehingga kebutuhan Kesehatan terus berlanjut,” tuturnya.
Meski disebutkan Ubayya, keterbatasan anggaran saat ini sangat terbatas karena berbagai kebijakan pusat mulai dari efisiensi anggaran hingga pemotongan dana bagi hasil (DBH) daerah.
“Sehingga kondisi fiscal kita tidak kuat, tapi ini adalah kebutuhan dasar masyarakat tentu bagaimana pun caranya harus dilayani dengan baik,” ujarnya.
Kendati demikian, dia mengharapkan agar kebijakan tersebut jangan sampai berlaku di tahun-tahun mendatang karena hal itu sangat berdampak bagi daerah.
“Tapi kami mengusulkan agar tidak membebani keuangan daerah, agar Pemkot Bontang menjemput program Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Gratispol sektor kesehatan dan memanfaatkan anggaran pihak swasta melalui tanggungjawab dana sosial bagi masyarakat oleh perusahaan atau CSR (corporate social responsibility, red),” harapnya. (ard/rsm/adv)