Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Sebut Kemandirian Fiskal jadi Solusi di Tengah Efisiensi Anggaran, Jangan Berharap pada DBH
Gemanusantara.com, Bontang- Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi mendorong pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mulai memaksimalkan potensi pendapatan yang tersedia agar kemandirian fiskal Kota Bontang tetap terjaga.
Hal itu diungkapkan Winardi sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan daerah ketika terjadi kebijakan pusat terhadap efisiensi anggaran salah satunya adalah ketika pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) termasuk Bontang juga berdampak.
“Sekarang kita dipaksa untuk menghasilkan uang. Memang saat ini kekuatan kita selama ini juga ada di DBH. Kalau DBH berkurang, maka PAD harus diperkuat,” kata Winardi.
Dirinya menjelaskan, sejumlah daerah besar tidak terlalu terdampak ketika terjadi perubahan kebijakan transfer pusat karena memiliki PAD yang kuat. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Bagi Politisi PDIP ini, bahwa potensi risiko semakin besar apabila kebijakan fiskal nasional mengalami penyesuaian. Dampaknya dapat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan maupun tunjangan pegawai.
“Kalau DBH disesuaikan dan PAD kita tidak naik, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu dari sekarang kita harus memikirkan sumber-sumber pendapatan yang bisa dikembangkan,” ujarnya.
Misalkan kata Winardi, sejumlah peluang pendapatan yang belum digarap maksimal oleh OPD. Salah satunya berasal dari layanan yang sudah memiliki fasilitas lengkap namun belum dimanfaatkan secara optimal karena kendala teknis maupun SDM.
Menurut dia, pola pikir seluruh perangkat daerah juga perlu berubah. Jika sebelumnya fokus hanya pada penyerapan anggaran, kini harus mulai berorientasi pada penciptaan pendapatan baru yang sah dan sesuai regulasi.
“Jangan hanya bicara belanja. Sekarang saatnya memikirkan bagaimana menghasilkan pendapatan. Ini tantangan yang harus dijawab semua OPD,” tegasnya.
Winardi juga mendorong agar target PAD pada tahun-tahun mendatang dibuat lebih progresif. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani menetapkan target yang lebih tinggi disertai strategi pencapaian yang jelas.
Dia mengharapkan pada 2026 seluruh konsep penguatan PAD sudah selesai disusun sehingga mulai 2027 dapat dijalankan secara optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap DBH dari pemerintah pusat.
“Kalau kita tidak mulai bergerak sekarang, nanti akan terlambat. Karena itu seluruh potensi PAD harus dipetakan dan dimaksimalkan sejak hari ini,” pungkasnya.
(ard/rsm/adv)