Sudirman Latif Tekankan Sinkronisasi Data untuk Atasi Kemiskinan di Kutai Timur
Gemanusantara.com — Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur, Sudirman Latif, menegaskan perlunya sinkronisasi dan kolaborasi sistem pendataan antar–Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan di Kutim tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya seusai membuka Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa dalam Pemutakhiran Data DTSEN di Kantor Bupati Kutim, Senin (1/12/2025).
Sudirman menyebut adanya kontradiksi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial, sehingga berdampak pada keakuratan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
Ia menekankan bahwa kebijakan tidak boleh lagi mengacu pada data yang berbeda-beda.
“Inilah perlunya kolaborasi sistem pendataan. Saya arahkan supaya data dari setiap OPD disatukan. Mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk hingga Dinas Sosial, agar intervensi pemerintah ke program-program pro rakyat benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh ada lagi dualisme data. Harus by name by address,”
tegasnya.
Menurutnya, setiap warga Kutai Timur yang berpotensi masuk kategori miskin, termasuk miskin ekstrem, harus terdata secara rinci.
Mulai dari kondisi sanitasi, akses air bersih, hingga kelayakan tempat tinggal. Dengan begitu, penentuan program penanganan dapat lebih akurat dan terarah.
Sudirman mencontohkan data keluarga berisiko stunting yang selama ini lebih fokus pada kondisi sanitasi dan ketersediaan air.
Data tersebut, katanya, perlu disatukan dengan data kemiskinan dari Dinas Sosial agar pemerintah memiliki gambaran yang lengkap.
Ia juga menyinggung pentingnya data untuk penyaluran bantuan lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yang nilainya mencapai sekitar Rp 100 ribu per penerima. Tanpa data terpadu, penyaluran bantuan dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
Namun demikian, Sudirman mengingatkan adanya fenomena di masyarakat yang enggan masuk kategori miskin ketika belum ada bantuan, tetapi mengaku miskin setelah mengetahui adanya bantuan yang tersedia.
“Itu yang saya wanti-wanti. Jangan sampai ada budaya seperti itu. Workshop dua hari ini diharapkan menghasilkan data valid mengenai keluarga miskin ekstrem dan berisiko,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tugas Dinas Sosial. Banyak program OPD lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan harus turut memastikan data sasaran terintegrasi dan akurat. (Adv/ma)
