Sedimentasi Waduk Benanga Tinggi, DPRD Samarinda Waspadai Gangguan Suplai Air Bersih

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar

Gemanusantara.com – Kondisi Waduk Benanga di Lempake menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda di tengah kemarau dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tingginya sedimentasi menyebabkan debit air berkurang dan berpotensi mengganggu suplai air bersih apabila kekeringan terus berlanjut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan persoalan tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Perumdam Tirta Kencana, Dinas PUPR dan DLH, Selasa (15/9/2026). Pertemuan membahas mitigasi dampak kemarau, mulai dari Karhutla hingga ketersediaan air.

“Untuk kawasan Benanga, kemungkinan akan mengalami kekeringan yang luar biasa, termasuk suplai air bersih yang agak susah. Karena waduk saat ini sedimentasinya tinggi sehingga debit airnya berkurang,” jelas Deni.

Sebagai langkah antisipasi, Perumdam Tirta Kencana bersama Dinas PUPR telah menyiapkan upaya untuk menambah suplai ke Waduk Benanga. Salah satunya melalui pembuatan alur dari titik Dayung menuju Benanga.

Persoalan ketersediaan air juga menyentuh sektor pertanian. Pemerintah memanfaatkan void di sejumlah titik untuk mendukung pengairan lahan pertanian di Kecamatan Makroman. Air dari void tersebut disebut telah melalui pengujian kadar sebelum dinyatakan dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian.

Di tengah ancaman kekeringan, Samarinda juga menghadapi Karhutla yang luasnya telah mencapai sekitar 273 hektare. Deni mengatakan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai instansi. “Yang saya sampaikan, kita memanggil dinas-dinas terkait dalam rangka penanganan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di Kota Samarinda,” ujarnya.

Salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian adalah Jalan Irigasi di Palaran karena memiliki karakteristik lahan gambut. Titik api pada kawasan tersebut berpotensi kembali muncul meski sebelumnya telah dipadamkan, sehingga pemantauan oleh satuan tugas perlu dilakukan selama 24 jam.

DPRD juga mendorong perusahaan yang beroperasi di Samarinda mengambil bagian dalam penanganan dampak kemarau melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

“Kita tidak ingin mereka hanya mengambil daripada hasil alamnya saja, tapi kita ingin sumbangsih dan eksistensi mereka itu bisa membantu penanganan masalah Karhutla ini,” tegas Deni.

Ancaman Karhutla dan menurunnya debit Waduk Benanga dinilai membutuhkan penanganan secara bersamaan. Kolaborasi OPD, satgas hingga sektor swasta diharapkan dapat menjaga ketersediaan air sekaligus memperkuat penanganan kebakaran selama kondisi kemarau berlangsung. (sal)

Exit mobile version