Ruang Fiskal Terbatas, Pemkot Samarinda Bakal Seleksi Ketat Proyek 2027

Gemanusantara.com – Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal lebih selektif menentukan proyek yang dibiayai melalui APBD 2027. Program pembangunan tidak sepenuhnya dihentikan, namun jumlah kegiatan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dipilih berdasarkan tingkat urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan pendapatan daerah pada RAPBD 2027 direncanakan sekitar Rp3,3 triliun. Dengan kemampuan fiskal tersebut, pemerintah akan menerapkan pola belanja seimbang sekaligus mempertahankan efisiensi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Belanja ini akan kita rencanakan dengan pola balance atau seimbang. Sesuai arahan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, kita akan memprioritaskan belanja pada bidang pelayanan dasar,” ujar Andi Harun, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas secara lebih ketat. Sebuah program yang sebenarnya layak dilaksanakan dapat ditunda apabila terdapat kebutuhan lain yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi.
Andi Harun memberikan gambaran pada pembangunan jalan. Dalam kondisi fiskal normal, pemerintah mungkin dapat membiayai puluhan ruas sekaligus. Namun, ketika anggaran terbatas, hanya beberapa ruas yang memiliki prioritas tertinggi yang akan dikerjakan.
“Kalau seandainya anggaran kita berada pada level normal, misalnya ada 50 ruas jalan. Karena ada penyesuaian efisiensi, kita identifikasi yang paling prioritas, sehingga mungkin hanya empat atau lima yang bisa dibiayai,” jelasnya.
Meski jumlah kegiatan dikurangi, Andi Harun memastikan pelayanan dasar tidak menjadi sasaran pengorbanan efisiensi. Pendidikan, kesehatan, pengawasan, infrastruktur pelayanan dasar, serta berbagai belanja wajib pemerintahan tetap mendapatkan prioritas.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” katanya.
Efisiensi justru akan terus diarahkan pada sejumlah pengeluaran yang dinilai masih dapat ditekan, seperti makan dan minum, perjalanan dinas, serta kegiatan yang bersifat seremonial. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran lebih banyak tersedia untuk kebutuhan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi makan minum masih akan terus berlanjut, efisiensi perjalanan dinas wajib terus berlanjut, begitu juga belanja yang sifatnya seremonial,” tuturnya.
Dengan strategi tersebut, Pemkot Samarinda akan menyusun APBD 2027 berdasarkan skala prioritas yang lebih ketat. Pemerintah berharap keterbatasan fiskal tidak menghentikan pembangunan, tetapi mendorong penggunaan anggaran yang lebih selektif sehingga pelayanan dasar tetap terjaga dan proyek yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. (Adv/Sal)



