DPRD Samarinda Minta Satu Data Ketahanan Keluarga untuk Percepat Penurunan Stunting
Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong penyatuan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah memperkuat efektivitas program ketahanan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Sinkronisasi data dinilai menjadi kunci agar perencanaan program dan pengalokasian anggaran tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan perbedaan data masih ditemukan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program di lapangan.
“Kami mengharapkan tidak ada lagi ego sektoral. Data tentang jumlah posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, maupun keluarga rentan stunting harus satu data sehingga tidak ada selisih yang akhirnya memengaruhi ketepatan sasaran anggaran,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, penyatuan data akan memudahkan pemerintah dalam menentukan sasaran program, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan ketahanan keluarga, hingga penanganan stunting. Dengan data yang sama, koordinasi antarlembaga juga dinilai akan lebih efektif.
Sri Puji menjelaskan persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat bersama DP2KB yang membahas realisasi anggaran tahun 2026 dan rencana kerja tahun 2027. Dalam pembahasan itu, Komisi IV juga menyoroti keterbatasan anggaran DP2KB yang sebagian besar masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional.
“Dari APBD itu sebagian besar anggaran untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya. Sedangkan program-program seperti pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, KB, termasuk Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah, banyak didukung dari dana BKKBN,” katanya.
Selain mendorong sinkronisasi data, Komisi IV juga meminta adanya tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus memperbaiki sarana dan prasarana DP2KB yang dinilai sudah membutuhkan pembenahan.
“Harapan kami di perubahan nanti ada tambahan anggaran, termasuk untuk renovasi kantor dan balai yang sudah banyak rusak. Kita ingin membangun Kampung KB Reborn dan mewujudkan satu data di setiap kecamatan. Kalau sekretariatnya saja tidak memadai, bagaimana program bisa berjalan maksimal?” tegasnya.
Sri Puji menilai penguatan ketahanan keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat sinergi antarlembaga, baik melalui penyatuan data maupun dukungan anggaran, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. (Adv/Sal)
