Laporan Mulus, Lapangan Tak Lurus: DPRD Samarinda Soroti LKPJ Pemkot
Gemanusantara.com – DPRD Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) mulai menyoroti kesesuaian antara capaian kinerja yang dilaporkan pemerintah kota dengan kondisi nyata di lapangan.
Sorotan ini muncul setelah sejumlah indikator dalam LKPJ menunjukkan capaian tinggi, bahkan mendekati angka maksimal. Namun di sisi lain, berbagai persoalan dasar di masyarakat dinilai masih belum sepenuhnya teratasi.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin hanya terpaku pada angka-angka dalam laporan, melainkan memastikan kebenarannya secara faktual.
“Yang kita lakukan ini memastikan apakah data dalam LKPJ itu benar, baik dari sisi penyusunan maupun kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan,” ungkap Abdul Rohim, Jum’at (17/4/2026).
Dalam rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas indikator kota layak huni dan infrastruktur, terungkap bahwa beberapa capaian dilaporkan hampir mencapai 100 persen, termasuk indeks kepuasan layanan infrastruktur.
Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut perlu diuji lebih lanjut. Pasalnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan seperti banjir, kebersihan yang belum optimal, hingga penataan kabel yang dinilai semrawut.
“Secara angka memang terlihat tinggi, tapi di lapangan masyarakat masih merasakan persoalan-persoalan itu. Ini yang kita lihat ada kesenjangan,” jelasnya.
Selain sektor infrastruktur, Pansus juga menyoroti indikator di bidang sosial, salah satunya terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Meski dilaporkan tinggi, realisasinya disebut belum sepenuhnya merata di masyarakat.
“Kalau dilihat sekilas angkanya baik, tapi setelah didalami ternyata belum mencapai target penuh. Ini yang sedang kita telusuri,” jelas Abdul Rohim.
Saat ini, DPRD masih dalam tahap pengumpulan data dan klarifikasi dari masing-masing OPD. Proses tersebut akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk memastikan validitas data yang disampaikan dalam LKPJ.
“Kita belum mengambil kesimpulan. Semua masih berproses, nanti akan kita pastikan lagi lewat pengecekan langsung di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesimpulan akhir akan diambil setelah seluruh data dikaji secara menyeluruh, baik dari sisi laporan maupun kondisi riil di masyarakat.
“Kesimpulan baru bisa diambil setelah semua data kita kaji secara utuh, apakah itu sesuai atau tidak dengan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Melalui proses ini, DPRD berharap setiap capaian kinerja pemerintah tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Nit)
