Gemanusantara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih pendekatan moderat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 yang direncanakan sekitar Rp3,4 triliun. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah ketidakpastian pendapatan transfer dan kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan RAPBD 2027 tidak akan disusun dengan mengandalkan proyeksi pendapatan yang belum memiliki kepastian. Dari rancangan sekitar Rp3,4 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp1,3 triliun, sedangkan sisanya bersumber dari transfer pemerintah pusat, provinsi dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
Pendekatan tersebut dipilih untuk menghindari tekanan terhadap APBD apabila pendapatan yang direncanakan tidak terealisasi. “Lebih baik kita menyusun rencana yang moderat, tetapi APBD tetap sehat. Kalau nanti ada perbaikan pendapatan transfer, kita bisa masukkan dalam APBD Perubahan 2027,” jelas Andi Harun, Senin (21/9/2026).
Rancangan anggaran tersebut telah memasuki tahapan penyampaian nota keuangan sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD. Menurut Andi Harun, proses pembahasan masih memungkinkan terjadinya berbagai penyesuaian terhadap struktur belanja.
“Paripurna malam ini penyampaian nota keuangan RAPBD 2027 sesuai dengan jadwal yang diatur pada Permendagri. Selanjutnya akan dibahas bersama antara Banggar DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Samarinda,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot akan kembali memilah program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat. Andi Harun menyebut dinamika pembahasan nantinya juga akan digunakan untuk mempertajam belanja yang benar-benar menjadi prioritas.
“Nota ini pasti akan mengalami dinamika selama pembahasan di DPRD. Setelah itu kita akan menajamkan belanja-belanja prioritas di tengah kebijakan efisiensi TKD,” katanya.
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang yang tetap mendapat perhatian karena merupakan urusan mandatori dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program prioritas lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memperhitungkan pendapatan yang lebih realistis.
Pemkot juga berharap transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk opsen dan bagi hasil, dapat terealisasi sesuai pendapatan riil. Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi dinilai masih diperlukan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Andi Harun turut berharap dukungan provinsi diarahkan pada ruas yang menjadi kewenangannya, termasuk Ring Road hingga Jalan H.M. Ardans. “Mudah-mudahan provinsi bisa mengalokasikan anggaran untuk jalan Ring Road sampai H.M Ardans, termasuk drainase, perbaikan jalan dan fasilitas infrastrukturnya,” ungkapnya.
Dengan pendekatan anggaran yang lebih moderat, pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan diarahkan untuk menyeimbangkan kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja. Tambahan penerimaan yang muncul setelah APBD ditetapkan masih dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan, sementara pelayanan dasar dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan sebagai prioritas. (sal)
-
-
-
-
