Gemanusantara.com, Bontang- Anggota Fraksi PKS DPRD Bontang, Saeful Rizal, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kali berturut-turut. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang saat agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Saeful menyebut opini WTP merupakan indikator positif dalam tata kelola keuangan daerah. Meski demikian, DPRD tetap berkewajiban melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD guna memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya Sekretaris Komisi A DPRD Bontang ini, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, tujuan utama pengelolaan keuangan daerah bukan hanya memperoleh penilaian baik dari auditor, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Prestasi ini tentu patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap program yang dibiayai APBD benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan layanan dan pembangunan daerah,” kata Saeful.
Dalam nota penjelasannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,84 triliun atau 98,49 persen dari target. Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar Rp400,47 miliar atau 104,07 persen.
DPRD menilai capaian tersebut menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Ke depan, DPRD akan terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penganggaran maupun pelaksanaan program pembangunan.
Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPRD Bontang berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bontang.
(ard/rsm/adv)