Gemanusantara.com – DPRD Kota Samarinda memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Belanja yang dinilai tidak mendesak akan menjadi salah satu fokus evaluasi dalam pembahasan anggaran.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berada pada tahap awal. Meski demikian, DPRD telah menegaskan arah kebijakan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi kemampuan fiskal daerah.
“Tahun ini kita sudah tahu ada efisiensi. Jadi ke depan pembahasan anggaran harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Menurut Helmi, pengalaman efisiensi anggaran pada tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun APBD tahun depan. Karena itu, setiap rencana belanja akan dikaji agar tetap realistis dan tidak melampaui kemampuan pendapatan daerah.
Ia menegaskan, apabila kebijakan efisiensi kembali diterapkan, DPRD akan mendorong pengurangan belanja operasional yang tidak bersifat mendesak, seperti perjalanan dinas maupun kegiatan bimbingan teknis. Sebaliknya, anggaran untuk pelayanan publik dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat akan tetap dipertahankan.
“Kalau terjadi efisiensi, tentu yang kita kurangi adalah belanja yang tidak mendesak, sementara program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Helmi juga menilai berbagai proyek infrastruktur strategis yang telah dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Belanja yang menjadi prioritas adalah yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sebaiknya dihindari dulu,” katanya.
DPRD Kota Samarinda berharap penyusunan APBD 2027 mampu menghasilkan struktur anggaran yang lebih sehat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih selektif, program pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv/Sal)
-
-
-
-
