Gemanusanatara.com – Isu penguatan pangan di kawasan perkotaan makin jadi perhatian, terutama saat program nasional mulai menyasar wilayah dengan keterbatasan ruang seperti kota.
Di DPRD Kota Samarinda, topik ini dibahas dalam pertemuan bersama rombongan DPRD Kota Makassar yang datang untuk berdiskusi terkait penerapan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) di lingkungan urban.
Berbeda dengan wilayah pedesaan, pendekatan di kota dinilai perlu penyesuaian serius. Bukan hanya soal teknis pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut kebijakan yang harus lebih fleksibel dan kontekstual.
Staf Ahli Komisi II DPRD Samarinda, Misirah, yang menerima kunjungan tersebut menekankan bahwa peran legislatif tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan program.
“Kalau di kota, tantangannya jelas berbeda. Ruangnya terbatas, jadi kebijakan harus benar-benar menyesuaikan agar program tetap bisa jalan,” ungkap Misirah, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, DPRD punya tanggung jawab memastikan arah kebijakan daerah tidak bertabrakan dengan program pusat. Di sisi lain, dukungan anggaran juga menjadi faktor penentu agar implementasi tidak terhambat.
Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus berjalan optimal, terutama dalam memastikan kesiapan perangkat daerah yang akan menjalankan program di lapangan.
“Peran kami di DPRD itu memastikan ada regulasi yang kuat dan anggaran yang cukup. Teknisnya tetap di OPD, tapi kami mengawal dari sisi kebijakan,” jelasnya.
Diskusi berlangsung cukup dinamis, dengan kedua daerah saling membandingkan pendekatan yang sudah dan akan diterapkan. Makassar, misalnya, turut membagikan pandangan terkait pengelolaan lahan terbatas di kawasan padat penduduk.
Sementara Samarinda menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah.
“Program pusat itu penting, tapi harus diterjemahkan sesuai kondisi daerah. Jangan sampai dipaksakan tanpa melihat realitas di lapangan,” tambah Misirah.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antar daerah, sekaligus mencari formula yang lebih adaptif dalam mendorong ketahanan pangan di wilayah perkotaan.
Dengan pola yang lebih luwes dan berbasis kebutuhan daerah, pelaksanaan program optimalisasi lahan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberi dampak nyata. (Nit)
-
-
-
-
